| SEJARAH KOTA MAKASSAR

Minggu, 25 Desember 2011


III. MASA HINDIA BELANDA (SEJAK BERLAKUNYA REGEERINGS REGLEMENT 1815)


A. BERLAKUNYA REGEERINGS REGLEMENT 1815


Undang-undang Dasar (grondwet) Belanda tahun 1814 adalah yang pertama memuat ketentuan, bahwa pucuk pimpinan pemerintahan daerah-daerah jajahan dipegang oleh Raja Belanda yang mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah daerah jajahan, dan merupakan landasan hukum ketatanegeraan daerah koloni Belanda. Menurut undang-undang dasar ini, Parlemen Belanda (Staten Generale) tidak diberi kekuasaan untuk campur tangan dalam urusan daerah jajahan. Undang-undang (grondwet) tersebut mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 1814, namun grondwet ini mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Regeerings-Reglement 1815.

Regeerings-Reglement 1815
Regeerings-Reglement 1815
Regeerings Reglement (RR) 1815 tanggal 3 Januari 1815 atau lengkapnya Reglement op het beleid van de regeering, het justitiewezen, de kultuur en den handel in'slands Aziatische bezittingen, atau undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan, susunan pengadilan, pertanian, dan perdagangan dalam daerah jajahan di Asia. Regeerings Reglement ini kemudian mengalami beberapa kali perobahan. Perubahan pada tahun 1818 antara lain diatur mengenai penyusunan anggaran yang disahkan oleh Gubernur Jenderal. Selanjutnya perobahan berikutnya berturut-turut ditetapkan dalam Staatsblad 1827 Nomor 89, Staatsblad 1830 Nomor 10, Staatsblad dan 1836 Nomor 48, dan dalam tahun 1854 dengan Staatsblad 1855 Nomor 129.

Setelah penyerahan kekuasaan Inggris atas Hindia Belanda kepada Belanda pada tanggal 11 Desember 1816 yang didasarkan pada Konvensi London tahun 1814, maka Belanda menjalankan pemerintahan berdasarkan Regeerings-Reglement 1815. Sewaktu penyerahan kekuasaan, didapati bentuk dan susunan pemerintahan di Hindia Belanda mengalami kekacauan. Organisasi daerah luar Jawa merupakan daerah yang tidak terurus dalam administrasi. Akan tetapi di Jawa kerangka administrasi Raffles tetap dipertahankan yaitu residensi, kabupaten, distrik, dan desa.

Di Celebes (Sulawesi), setelah penyerahan kekuasaan dari Inggeris kepada Belanda, maka Belanda selanjutnya menanamkan kembali pengaruhnya dengan memusatkan pemerintahannya di Makassar dan kembali berkantor di Fort Rotterdam (Benteng Ujung Pandang) yang pernah ditempati oleh VOC. Dari Benteng Ujung Pandang inilah Belanda mengadakan lagi tekanan dan menyerang beberapa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Kembalinya Belanda berkuasa di Sulawesi Selatan menimbulkan kembali perlawanan dari kerajaan-kerajaan yang sangat merugikan Pemerintah Hindia Belanda baik dari segi politik maupun ekonomi. Untuk itu, pada bulan Mei 1824 di Sidenreng, diadakan pertemuan antara Gubernur Makassar Jan Dav id van Schelle (1821-1825) dan Joan Hendrik Tobias sebagai utusan pemerintah pusat dengan raja-raja di Sulawesi Selatan. Dari pihak kerajaan-kerajaan, dihadiri pembesar Kerajaan Sidenreng, Wajo, dan Luwu. Kerajaan Bone dan kerajaan-kerajaan di pesisir barat tidak hadir karena masih dalam konflik.

Dalam bulan Juli - Agustus 1824, kerajaan-kerajaan yang terletak dipesisir barat Sulawesi Selatan mulai diserang oleh Belanda. Pada tanggal 16 Juli 1824 pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Hubert Joseph Jean Lambert de Stuers mendarat di dekat Ance sebuah tempat di sebelah utara muara Sungai Pancana, kemudian menyerang Tanete yang pada waktu itu rajanya adalah La Patau. Selanjutnya penyerangan dilanjutkan ke Mandalle, Segeri, Labbakkang, dan Pangkajene. Akhirnya kerajaan-kerajaan itu dapat ditaklukkan. Pada tanggal 4 Agustus 1824 pasukan-pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Laut Buys mendarat di Pare-Pare dengan tujuan untuk menyerang Suppa dan daerah sekitarnya, antara lain Sawitto dan Alitta yang merupakan satu rumpun keluarga dari kerajaan Suppa. Penyerangan Belanda ke Suppa mendapat perlawanan yang kuat dari rakyatnya. Penyerangan ini dilakukan beberapa kali namun selalu gagal walaupun telah mendapat bantuan dari Sidenreng. Menghadapi hal tersebut penyerangan diarahkan kepada pasukan Bone yang telah menguasai sebagian wilayah yang telah diduduki oleh Belanda.

Ketika Gubernur Jenderal Van der Capellen tiba di Makassar dalam rangka mengadakan lawatan ke Sulawesi dan Maluku pada tanggal tanggal 8 Maret sampai 21 September 1824, dengan tujuan memperbaiki hubungan politik dan ekonomi dengan kerajaan-kerajaan orang Bugis-Makassar, ia menyaksikan bahwa kekuatan Belanda di situ hanya terdiri dari 30 orang opsir dan 371 orang serdadu. Kekuatan ini masih harus dibagi-bagi penempatannya di beberapa pos yang tersebar di daerah-daerah yang saling berjauhan. Agar kekuatannya dapat bertambah, maka penguasa kolonial melakukan pendekatan kepada beberapa raja yang dapat atau bersedia memihak kepadanya. Sekembalinya ke Batavia, dipersiapkan suatu eksepedisi ke Bone yang telah bersekutu dengan Kerajaan Luwu, Kerajaan Soppeng dan beberapa kerajaan kecil lainnya. Raja Bone, We Manneng Arung Data (1823-1835) beserta semua anggota persekutuannya menolak untuk merevisi Perjanjian Bungaya yang ditawarkan oleh Van der Capellen. We Manneng Arung Data (1823-1835) Matinroe ri Kessi Pangkajenne menggantikan saudaranya La Mappasessu To Appatunru Matinroe ri Lalebata (1812–1823).

De Stuers bersama komisaris pemerintahan Tobias menyerbu ke Suppa dan pada pagi hari tanggal 30 Agustus 1924, operasi itu berhasil diselesaikan, walaupun kekuatan yang dibawa De Stuers tak cukup kuat. Dengan banyaknya pasukan Belanda tewas dan luka-luka, maka pasukan Belanda harus kembali dan akan melancarkan ekspedisi lain

Melihat kekalahan yang dialami oleh Belanda serta merosotnya keuangan dalam perdagangan dan sesuai hasil pertemuan yang dilaksanakan di Sidenreng dalam bulan Mei 1824, Belanda berkehendak melakukan perubahan terhadap isi perjanjian Bungaya. Pada tanggal 27 Agustus 1824 diadakanlah perubahan atas Perjanjian Bungaya yang dikenal dengan Het Bongaijasch Contract de Oedjoeng Pandang (Kontrak Bungaya di Ujung Pandang). Salah satu yang menjadi dasar perubahan perjanjian ini karena penduduk tidak melakukan perdagangan ke pelabuhan-pelabuhan di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, karena ada larangan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Bungaya tahun 1667. Untuk itu, larangan tersebut dicabut sebagaimana tercantum dalam pasal 14, dan dalam pasal 13 tercantum pengembangan tanaman niaga penduduk ditingkatkan. Tujuan dari perubahan perjanjian adalah untuk meningkatkan hasil-hasil bumi yang dapat dijual sebagai ekspor di pasaran di negeri Belanda yang akan dijadikan pusat perdagangan dunia bagi hasil-hasil tropis, berhubungan dengan poltik eksploitasi daerah jajahan yang dapat memberikan hasil di negeri Belanda untuk menutupi defisit anggaran akibat perang Eropa.

Pada tanggal 1 September 1825 Perjanjian Bungaya diadakan lagi perobahan berhubung Raja Gowa ke-30 dan Raja Tallo ke-13, I-Mappatunru Manginyarrang (1811-1825) meninggal dunia dalam tahun 1825, dan digantikan oleh anaknya, I-Laodanriu Karaeng Katangka sebagai Raja Tallo ke-14 merangkap Raja Gowa ke-31 (1825-1826).

Setahun kemudian, tahun 1826, I-Laodanriu Karaeng Katangka menyerahkan kekuasaan atas Kerajaan Gowa kepada kemanakannya, I-Kumala Karaeng Lembangparang, putra I-Mahemude Daeng Sila Karaeng Tumabbicara Butta ri Gowa dan ibu I-Galaga Karaeng Mangarabpmbang. I-Laodanriu Karaeng Katangka kemudian menjadi Mangkubumi Kerajaan Gowa. Setelah I-Kumala Karaeng Lembangparang menginjak dewasa, dalam usia 18 tahun barulah dilantik menjadi Raja Gowa ke-32 pada tanggal 22 Oktober 1844 dengan gelar Sultan Abdul Kadir Mohammad Aidid. Beliaulah Raja Gowa yang paling lama memerintah selama 68 tahun (1826 sampai tanggal 30 Januari 1893). Di Jongaya dibangun istana raja Gowa (Ballalompoa) dan Jongaya dijadikan pusat (ibu kota) Kerajaan Gowa dan Tallo. I-Kumala Karaeng Lembangparang memperisterikan I-Seno Karaeng Lakiung yang melahirkan 10 (sepuluh) orang anak, 5 (lima) laki-laki: I-Mallingkaang Karaeng Katangka, I-Mallombassi Tumailalang Lolo ri Gowa, I-Mappatunru Karaeng ri Buran'ne, I-Mattonrokang Tumailalang Toa ri Gowa, I-Laodanriu Karaeng Bonto Langkasa Tumailalang Lolo ri Gowa, dan 5 (lima) perempuan, yaitu: I-Galaga Karaeng Lempangang, I-Mangati Karaeng Mangarabombang, I-Mane Karaeng Rappocini, I-Ralle Karaeng Pasi, dan I-Oja Karaeng Ballasari.

Sebelum diangkat menjadi Raja Gowa, Belanda memaksakan raja Gowa membuat satu perjanjian yang disebut Korte Verklaring yang pada dasarnya hanya berisikan:
  • Pertama : Pengakuan bahwa Gowa adalah bahagian dari Pemerintah Hindia Belanda;
  • Kedua : Gowa dilarang melibatkan diri dengan negara lain;
  • Ketiga : Gowa patuh pada perintah Belanda.

I-Laodanriu Karaeng Katangka meninggal dunia di Suangga pada tahun 1845 dengan Gelar Tumenanga ri-Suangga, dan selanjutnya digantikan oleh cucunya, I-Makkarumpa Daeng Parani Arung Lipukassi (1850-1856) putra I-Seno Karaeng Lakiung (pr) dengan Paharuddin Karaeng Katapang Tumilalang Lolo. Pada tanggal 16 April 1856 beliau diberhentikan oleh Belanda sebagai Raja Tallo, selanjutnya Kerajaan Tallo ditetapkan menjadi daerah pemerintahan langsung Gubernemen Hindia Belanda. Setelah I-Kumala Karaeng Lembang Parang meninggal dunia dan diberi gelar Tumenanga ri Kakuasanna, maka beliau digantikan oleh putranya, I-Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka, Raja Gowa ke-33 (30 Januari 1893 - 13 Mei 1895).

Peperangan antara pasukan Belanda dengan pasukan Kerajaan Bone yang menimbulkan banyak kerugian bagi Belanda tidak dapat dilanjutkan, karena pecah perang Diponegoro (1825-1830). Timbulnya Perang Diponegoro adalah sebagai akibat dari penderitaan rakyat pribumi atas pengenaan pajak yang tinggi dan tidak dapat dibayar oleh rakyat serta pelaksanaan sistem tanaman paksa di Jawa yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang mengharuskan rakyat pribumi menanam tanaman yang ditentukan oleh Pemerintah Hindia Belanda seperti nila, gula, kopi, lada, tembakau, dan kapas. Petani bekerja dengan sistem penggarapan tanah dibawah pengawasan pemerintah. Perkebunan yang menghasilkan barang eksport dikerjakan oleh petani melalui sistem pajak tanah (land rent) tanpa dibayar, sebab upah yang seharusnya diterima diperhitungkan sebagai pajak tanah. Kelaparan tidak dapat dihindarkan terutama antara tahun 1843 sampai 1848 karena kekurangan pangan. Untuk menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro beserta pasukannya, pemerintah Hindia Belanda membentuk satu pasukan khusus, yang kemudian setelah Perang Diponegoro usai, pada tanggal 4 Desember 1830 Gubernur Jenderal van den Bosch mengeluarkan keputusan tentang "Algemeene Orders voor het Nederlandsch-Oost-Indische leger" di mana ditetapkan pembentukan suatu organisasi ketentaraan yang baru untuk Hindia Belanda, yaitu Oost-Indische Leger (Tentara India Timur) dan pada tahun 1836, atas saran dari Raja Willem I, tentara ini mendapat predikat "Koninklijk". Keputusan itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya tentara di Hindia-Belanda yang dinamakan Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

Perang Diponegoro berakhir setelah Pangeran Diponegoro ditangkap dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Henry Merkusstraat Baron de Kock pada tanggal 28 Maret 1830 di Magelang dan di bawa ke Batavia. Pada tanggal 30 April 1830 keluar keputusan Gubernur Jenderal Johannes Graaf Van den Bosch (1830-1833) yang menetapkan hukuman pengasingan. Pangeran Diponegoro yang didampingi salah satu isterinya (isteri ke-7 dari 9 isteri) yaitu Raden Ayu Ratna Ningsih putri Raden Tumenggung Sumaprawira beserta beberapa keluarga dan pengikutnya sebanyak 27 orang, termasuk didalamnya Tumenggung Diposono dan istri, Mertoleksono, Banteng Wereng, dan Nyai Sotaruno ditawan dan diasingkan ke Manado, diberangkatkan dari Batavia (Jakarta) pada tanggal 3 Mei 1830 dengan menggunakan kapal korvet Pollux.

Karena pemerintah Belanda di Manado kekurangan biaya dan kurangnya pasukan untuk menjaga Pangeran Diponegoro, maka Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar pada tahun 1833 untuk selanjutnya ditahan dalam Fort Rotterdam (Benteng Ujung Pandang). Untuk biaya hidup Pangeran Diponegoro di Manado, pemerintah Hindia Belanda menyediakan f. 600,- tiap bulan. Pangeran Willem Frederik Hendrik dari Belanda sempat menjenguk Pangeran Diponegoro di Makassar pada tanggal 7 Maret 1837. Pangeran Diponegoro yang dilahirkan tanggal 11 Nopember 1785 akhirnya meninggal dunia dalam penjara pada tanggal 8 Januari 1855 setelah beliau menjalani penjara selama 25 tahun. Atas permintaan isterinya, Pangeran Diponegoro dikebumikan di Kampung Jera, Makassar (sekarang wilayah Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo).

Pangeran Diponegoro meninggalkan isterinya yang bernama Raden Ayu Ratna Ningsih bersama 6 orang anaknya (5 putra dan 1 putri) serta pengikutnya. Karena tidak mempunyai rumah di Makassar, maka untuk sementara masih menetap di Fort Rotterdam. Selanjutnya oleh Raden Ayu Ratna Ningsih mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk tetap tinggal di Makassar, oleh pemerintah Hindia Belanda memberikan sebidang tanah di Kampung Melayu berdekatan dengan makam Pangeran Diponegoro. Di tempat inilah Raden Ayu Ratna Ningsih menetap bersama dengan keluarga dan abdinya. Untuk memenuhi biaya hidup, Raden Ayu Ratna Ningsih membuka usaha menjahit pakaian hiasan kuda delman. Berhubung karena Pemerintah Hindia Belanda masih mengalami krisis keuangan sebagai akibat perang yang berkepanjangan, maka barulah pada tahun 1860 Raden Ayu Ratna Ningsih dibangunkan rumah oleh Pemerintah Hindia Belanda dan dibangun berbentuk pendopo dengan bahan anyaman bambu yang diplester semen -rumah ini terletak di Jln.Dr.W.Sudirohusodo No.173 Makassar, bentuknya tidak pernah berubah sampai beralihnya kepemilikan (dijual) pada tahun 2002-. Raden Ayu Ratna Ningsih meninggal dunia di Makassar tahun 1865, dan dikebumikan berdampingan dengan makam Pangeran Diponegoro.

Pada tahun 1827 Regeerings Reglement 1815 diubah lagi dengan Staatsblad 1827 Nomor 89. Perubahan ini membawa perubahan besar dibidang keuangan. Berdasarkan Regeerings Reglement ini, diangkatlah seorang Direktur-Jenderal Keuangan yang dibantu oleh seorang Direktur Hasil-hasil Bumi dan Gudang-gudang Sipil (Producten en Civiele Magazijn) dan seorang Direktur Sumber-sumber Penghasilan dan Ulayat, (middelen en dominien). Mereka merupakan Dewan Keuangan (Raad van Financien). Pada permulaan tahun 1829 dibuat suatu anggaran untuk keperluan di Hindia Belanda (Indonesia) yang merupakan anggaran keuangan pertama untuk masa 5 tahun yaitu tahun 1826 sampai 1830. Sementara keuangan di negeri Belanda setiap tahun semakin parah dan mengalami defisit anggaran, dijalankanlah sistem kerja paksa dari cultuurstelsel, yaitu “rakyat menjual dan menyerahkan hasil buminya yang diperlukan oleh pasar di Eropa dengan harga yang ditetapkan semurah-murahnya”. Bagi Belanda sistem ini sangat menguntungkan yang pada dasarnya merupakan suatu sistem yang sama pada masa VOC. Antara tahun 1840 sampai 1880 setiap tahunnya Hindia Belanda menyumbangkan hampir sepertiga anggaran pendapatan nasional Belanda.

Sistem Tanaman Paksa adalah gagasan yang diintroduksi oleh Johannes van den Bosch sebagai akibat pelaksanaan sistem pajak tanah yang diterapkan sejak tahun 1813 oleh Raffles dan dilanjutkan oleh Van der Capellen (1816-1826) dan du Bus de Gisignies (1826-1830) mengalami kegagalan. Dengan adanya surplus dalam sistem tersebut dalam memperoleh batig slot (saldo untung) yang menunjang dan meningkatkan tingkat kemakmuran negeri Belanda ditetapkanlah ketentuan-ketentuan pokok dari Sistem Tanaman Paksa dalam Staatsblad Tahun 1834 Nomor 22. Aturan tanaman paksa, meliputi:
  1. Setiap penduduk diwajibkan menyerahkan seperlima bagian tanahnya;
  2. Tanah tersebut bebas pajak, karena hasil tanaman dianggap sebagai pajak;
  3. Bagi penduduk yang tidak mempunyai tanah dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan, atau pabrik selama 66 hari, seperlima tahun;
  4. Waktu untuk mengerjakan tanaman tidak boleh melebihi waktu tanaman padi atau kurang lebih 3 bulan;
  5. Jika terdapat kelebihan hasil, maka akan dikembalikan kepada penduduk;
  6. Jika terjadi kerusakan atau ke gagalan panen, pemerintah akan menanggungnya jika bukan akibat kesalahan petani;
  7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa.
Dengan berlakunya sistem tanam paksa, maka Nederlandsche Handel Maatchappij (NHM) ditunjuk melakukan pembelian dan pengiriman hasil pertanian ke Eropa. NHM adalah sebuah perusahaan milik Belanda yang didirikan berdasarkan Besluit Nomor 163, tanggal 29 Maret 1824 atas prakarsa Raja Willem I, dengan tujuan untuk menggantikan VOC (Verenigde Oost Indische Company) yang telah dibubarkan. Perusahaan inilah yang kemudian menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) urusan ekspor dan impor pada tanggal 5 Desember 1960.

Sistem tanaman paksa berakhir pada tahun 1870 setelah ditetapkan Undang-undang Agraria, akan tetapi secara resmi tanaman paksa baru dapat dihapuskan pada tahun 1917 setelah dibentuknya Volksraad (Badan Perwakilan Rakyat) berdasarkan Indische Staatsblad 1917 Nomor 114.

Sistem tanaman paksa juga memasuki Sulawesi Selatan. “Komoditas untuk pasar Eropa yang memasuki Makassar, adalah kopi dan kapas dari Sulawesi Selatan dan lada dari Kalimantan. Kopi diperoleh dari Pare-pare, Gowa, dan Bantaeng. Tanaman kopi sesungguhnya telah lama dikenal, bahkan diperkirakan diusahakan pada abad ke-17, seperti di Tanah Toraja. Tanaman kopi di Gowa juga dikatakan telah berkembang jauh sebelum pemerintah memperkenalkannya di Sulawesi Selatan. Penduduk mengenal tanaman kopi dari pedagang arab. Pengembangan kopi di Tanah Toraja diperkirakan atas prakarsa raja Gowa dan pedagang Arab, sehingga pengembangannya bersamaan di Gowa (Pegunungan Bawakaraeng)”, demikian juga tanaman tembakau dikembangkan di Cabbenge, Soppeng, yang pada tahun 1860-an produksi tembakau berkembang sangat pesat di Hindia Belanda. Luwu, yang merupakan pengekspor terbesar hasil hutan, tahun 1900 sekitar satu juta gulden per-tahun kopal (damar) yang diekspor, dan pada tahun 1929 meningkat rata-rata empat kali lebih banyak per-tahun.

Sebagai akibat sistem tanaman paksa dan berbagai faktor seperti tingginya pajak perdagangan, menjadikan perdagangan di Makassar merosot, oleh Direktur Sumber-sumber Penghasilan dan Ulayat (middelen en dominien) mengusulkan kepada Pemerintah Hindia Belanda, melalui suratnya tertanggal 21 Juni 1830, untuk menjadikan Makassar sebagai pelabuhan bebas. Hal ini disetujui oleh Gubernur jenderal Johannes Graaf van den Bosch (1830-1833) dengan mengeluarkan resolusi yang isinya merupakan perwujudan dari usulan Direktur Sumber-sumber Penghasilan dan Ulayat (middelen en dominien), yang selanjutnya Gubernur Makassar mengeluarkan keputusan Nomor 2 tertanggal 30 April 1832, tentang Peraturan Perdagangan dan Pelayaran. Berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal pada tanggal 9 September 1846, Makassar akan menjadi “pelabuhan bebas” mulai tanggal 1 Januari 1847.

Dengan ditetapkannya Makassar sebagai pelabuhan bebas terhitung 1 Januri 1847, pada malam hari di akhir bulan 31 Desember 1846 diadakan pesta akhir tahun yang dilaksanakan di Fort Rotterdam, untuk menyambut tahun baru 1 Januari 1847 sebagai dimulainya Makassar sebagai pelabuhan bebas yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi J.B.de Perez (1841-1849).

Sejak tanggal 9 September 1846 Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan Makassar sebagai pelabuhan bebas, untuk menandingi pelabuhan Singapura yang dibangun oleh Raffles sejak tahun 1824 yang menjadi pusat perdagangan dari Eropa dan Asia. Selain itu, juga untuk menekan perdagangan gelap yang dilakukan oleh penyelundup. Dalam masa pelabuhan bebas itu, perdagangan maju pesat dan puncaknya pada tahun 1873, terutama dikuasai oleh pedagang Inggris, Belanda, Cina, Arab, Bugis, Makassar, dan Timur asing lainnya.

Dalam tahun itu juga Nopember 1846, raja Belanda mengumumkan perubahan jabatan Gouverneur van Makassar (Gubernur Makassar) menjadi Guoverneur van Celebes en Onderhoorigheden (Gubernur Sulawesi dan daerah jajahannya) yang wilayahnya meliputi Sulawesi Selatan dan pulau-pulau disekitarnya. Perubahan jabatan ini diikuti pula dengan perubahan nama wilayah kekuasaan Belanda di bagian selatan jazirah Sulawesi bagian selatan dari Makassar en Onderhoorigheden (Makassar dan daerah jajahannya) menjadi Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden (Pemerintahan Sulawesi Selatan dan Daerah jajahannya). Gubernur Belanda berkedudukan di Makassar, sebagai Ibukota. Dalam tahun 1847, ditetapkan pula untuk urusan kepolisian di Ibukota, seorang Assisten Resident merangkap Magastraat. Selanjutnya diangkat juga pejabat-pejabat kekuasaan (Gezaghebber) Belanda di daerah-daerah yang langsung dikuasai oleh Gubernemen. Selaku perantara bagi pejabat-pejabat Belanda dengan rakyat bumiputera, diangkat pula dari kalangan bumiputera kepala-kepala negeri dengan pangkat Regent, akan tetapi dengan tetap mempergunakan nama-nama kedudukan seperti sebelumnya, yaitu Lo'mo, Karaeng, Daeng, Aroeng, Sullewatang, Gallarang dan sebagainya.

Dalam tahun 1848 terjadi pembaharuan hukum-hukum di Negeri Belanda yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada Staten General di Negeri Belanda untuk mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan tanah-tanah jajahan yang dikepalai oleh seorang dengan gelar Gubernur-General sebagai Wakil Mahkota Belanda. Penggunaan istilah Gubernur-General digunakan sebagaimana halnya pengangkatan Gubernur-General pada tahun 1609. Selanjutnya pada tahun 1854 oleh raja Belanda mengeluarkan Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch Indie (Regeerings Reglement) 1854 tanggal 2 September 1854 (Nederlandsch Staatsblad 1855 Nomor 129, Publicatie van den Gouverneur Generaal tanggal 4 Januari 1855 (Staatsblad Tahun 1855 Nomor 2) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1855 sesuai Staatsblad 1855 Nomor 29. Wilayah Netherlandsch Oost-Indie (Hindia Belanda) yang tersebut dalam Artikel 1 Regeerings Reglement 1854 meliputi Kepulauan Bintang-Riau, Lingga, Karimon, Tambelan, Anambas, Natuna, Banka dan Bilitung, Jawa-Madura, Borneo, Celebes, Sunda, Timor, pulau-pulau Maluku, Nieuw-Guinea atau terletak pada 6° LU dan 11° LS sampai 95° BT dan 141° BT berdasarkan pada statistik kaart Melvill van Carnbee 1849 2444,6 dan 26477,1 serta peta Netherlandsch Indie 2380,5.9. Berdasarkan kart dan peta inilah yang menjadi dasar wilayah Indonesia sekarang. Luas wilayah Indonesia 1.904.344 km2, jumlah pulau-pulau besar dan kecil 13.667 buah (tidak termasuk Timor Timur).

Dalam ketentuan Regeerings Reglement 1854, pengaturan dan pengurusan penduduk Hindia Belanda diatur dalam pasal 67 dan 68. Pemerintahan dilaksanakan secara sentralistis berdasarkan azas dekonsentrasi, dimana kekuasaan sentral dan segala urusan pemerintahan diatur oleh Gubernur Jenderal (eenhoofddigbestuur) sebagai Wakil Mahkota Belanda di Hindia Belanda yang didekonsentrasi kebawah kepada Gubernur, Residen, Wedana, dan Assistant. Dalam pasal 67 mengatakan bahwa "Sepanjang dimungkinkan oleh keadaan, penduduk bumiputera diserahkan di bawah pimpinan langsung dari kepala-kepalanya sendiri, yang diangkat atau diakui oleh Pemerintah, di bawah pengawasan atasan seperti yang telah atau akan ditentukan dalam peraturan umum atau khusus oleh Gubernur Jenderal". Dalam pasal 71 diatur pula tentang pemerintahan Desa. Pada pasal 44, antara lain mengatur perjanjian dengan raja dan hadat di Celebes (untuk Sulawesi Selatan) yang telah menjadi daerah jajahannya, yaitu: Tanette-Barru, Soppeng, Boni (Bone), Sinjai (Sanjai), Sanrobone, Gowa, Luwu, Laikang, Bangkala, Binamu, Cenrana (Mandar), Binoang (Mandar), Majene (Mandar), Pambauwang (Mandar), Tappalang (Mandar), Mamuju (Mandar), Balanipa (Mandar).

Untuk Kerajaan Gowa, kontrak ditandatangani oleh Raja Gowa I-Kumala Daeng Parani Karaeng Lembangparang dan Pemangku Hadat (Batesalapang) Kerajaan Gowa pada tanggal 24 Desember 1860 (Handelingen staten general 1860/61).

Dengan keluarnya Regeerings Reglement 1854 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1855, wilayah Hindia Belanda (Indonesia) dimasukkan kedalam undang-undang dasar Belanda sebagaimana telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu terdiri atas:
  • Daerah-daerah yang dikuasai langsung.
  • Kerajaan-kerajaan Indonesia yang dimasukkan ke dalam wilayah Hindia Belanda berdasarkan kontrak politik atau daerah yang dikuasai tidak langsung.
  • Kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah yang dapat disebut daerah yang dipengaruhi dimana kedaulatan Kerajaan Belanda diakui secara de jure dalam pergaulan internasional, berdasarkan traktat-traktat atau berdasarkan perjanjian-perjanjian yang lain karena kekuasaan sipil maupun militer Hindia Belanda tidak efektif.

Berdasarkan Regeerings Reglement 1854 Sulawesi secara de fakto menurut undang-undang tersebut berada dalam pemerintahan Hindia Belanda termasuk de residentie Manado yang dibentuk berdasarkan Publicatie van den Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 75 tanggal 8 Oktober 1854 tentang Reglement voor verpachting van 's lands middelen op de Netherlandsch Indische bezittingen buiten Java en Madura (Staatsblad 1853 Nomor 86). Dalam hal itu pula Makassar dijadikan distrik, menyusul pada tanggal 16 April 1856 Kerajaan Tallo ditetapkan menjadi daerah pemerintahan langsung Gubernemen Hindia Belanda.

Sepuluh tahun setelah ditetapkan Regeerings Reglement, ditetapkanlah wet (undang-undang) yang mengatur keuangan Hindia Belanda yang disebut Indonesische Comptabiliteitswet (Undang-undang Perbendaharaan Indonesia) dimuat dalam Staatsblad 1864 Nomor 106 tanggal 23 April 1864. Undang-undang ini pertama kali digunakan pada tahun 1867 dan menjadi dasar pengurusan keuangan yang digunakan di Indonesia sampai sekarang, setelah beberapa kali mengalami perubahan. Setelah Indonesische Comptabiliteitswet (ICW) diberlakukan berdasarkan rencana yang dikemukakan oleh Menteri Fransen van de Putte yang dibuat semata-mata untuk Indonesia, mulai tanggal 1 Januari 1867 anggaran keuangan ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang.

Menyusul kemudian Undang-undang Agraria dan Undang-undang Tanaman Tebu de Waal di dalam tahun 1870 diterima oleh Staten-General di negeri Belanda. Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) ditetapkan pada tanggal 9 April 1870 dalam Staatsblad Tahun 1870 Nomor 55, yang isinya menggunakan azas domein (tanah adalah milik negara). Tanah domein ini terbagi atas dua golongan, yaitu:
  • tanah domein yang bebas dari hak-hak pribumi,
  • tanah domein yang meliputi tanah milik pribumi.

Undang-undang Agraria tersebut, disamping melindungi hak milik rakyat juga memberikan peluang bagi orang-orang asing menyewa tanah dari rakyat yang mengarah kepada sistem liberalisme, yaitu dengan memberikan kesempatan pada perkebunan-perkebunan partikelir asing untuk mengusahakan tanah dengan hak memajaknya (hak concessie) hingga setinggi-tingginya 75 tahun. Dari hak concessie, oleh C. Th. van Deventer pada tanggal 1 Januari 1900 memperkirakan uang yang masuk kas Negeri Belanda mencapai 187 juta rupiah. Dengan lahirnya Undang-undang Agraria, masuklah modal partikelir ke Indonesia, mengadakan pabrik-pabrik gula, kebun-kebun teh, onderneming-onderneming tembakau dsb, serta membuka bermacam-macam perusahaan atau pabrik-pabrik yang lain.

Pelaksanaan politik sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang dijalankan oleh Pemerintah Belanda sejak tahun 1830 memberikan keuntungan yang sangat besar terhadap Negeri Belanda, sedangkan rakyat bumiputera Hindia Belanda mengalami kesengsaraan yang tidak terhingga. Hasil dari pelaksanaan sistem ini menimbulkan gerakan dari orang-orang Belanda yang progresif di Negeri Belanda yang dipelopori oleh C. Th. van Deventer, seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia tahun 1880-1897, menuntut mengembalikan keuntungan yang telah diperoleh kepada rakyat bumiputera. Bertolak dari gerakan itu, akhirnya Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik baru di Hindia Belanda yang disebut dengan Etische Politiek (Politik Kesusilaan), yaitu suatu perubahan sikap pemerintah Belanda terhadap koloninya karena merasa berutang budi kepada koloni atau bumiputera yang telah menyebabkan Nederland (Belanda) dapat membangun dan menjadi makmur. Tujuan dari politik ini adalah meningkatkan taraf kehidupan ekonomi dan sosial bumiputera dengan membangun kekuatan ekonomi rakyat. Ada 3 (tiga) prinsip kebijakan baru tersebut adalah educatie, emigratie, irrigatie (pendidikan, perpindahan penduduk, pengairan).

Dengan adanya perubahan politik, Belanda mulai membangun sekolah. Setelah sekolah guru yang pertama kali didirikan di beberapa kota pada tahun 1848 termasuk sekolah guru di Makassar pada tahun 1876, menyusul dalam tahun 1892 didirikan sekolah dasar. Sekolah dasar dikelompokkan dalam 2 (dua) macam yaitu Eerste School (Sekolah Angka Satu) yaitu sekolah dasar untuk golongan priyai dengan lama pendidikan 5 tahun. Sedangkan sekolah dasar untuk rakyat biasa disebut Tweede School (Sekolah Angka dua) dengan lama pendidikan 3 tahun yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa Melayu. Kemudian pada tahun 1907 Tweede School berubah menjadi sekolah desa dibawah pembinaan Departemen Dalam Negeri sampai akhirnya dihapus dalam tahun 1929. Disamping itu, pada tahun 1902 didirikan STOVIA (School Tot Opleiding van Indlandsch Artsen) dan yang kemudian menjadi NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School) sebagai embrio fakultas kedokteran. Di Makassar, selain sekolah desa juga didirikan Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaaren (OSVIA) setingkat sekolah dasar dengan lama pendidikan 5 tahun dengan menggunakan bahasa Belanda. Selain pembangunan sekolah, pemerintah Belanda membangun tiga gedung kesenian di Hindia Belanda. Salah satu gedung kesenian dibangun di Makassar pada tahun 1896 yang diberi nama Gedung Societeit de Harmonie (Gedung Perkumpulan Harmoni), terletak di Prins Hendrik Laan (sekarang Jln.Riburane). Gedung ini digunakan sebagai tempat pertunjukan kesenian orang-orang asing di Makassar.

Dengan terjadinya perubahan penting dibidang liberalisasi sebagai hasil dari revolusi industri yang antara lain dengan dibukanya Terusan Suez pada tanggal 17 Nopember 1869, penggunaan kapal uap menggantikan kapal layar, komunikasi yang modern, dan perkembangan perbankan, mengakibatkan perkembangan perdagangan dan pelayaran makin pesat. Dengan hal tersebut, arus pelayaran dan perdagangan di kota-kota pelabuhan di Hindia Belanda semakin meningkat. Pelayaran pada umumnya didominasi oleh Inggris dengan pusat pelayaran di Singapura yang dibangun oleh Raffles sejak tahun 1824 setelah mengadakan perjanjian dengan Sultan Johor dan Tumenggung Singapura pada tanggal 30 Januari 1819. Dengan dikuasainya pelayaran oleh Inggris, maka Pemerintah Hindia Belanda membuat kontrak pelayaran dengan Inggris. Kontrak pelayaran berakhir pada tahun 1890. Dengan didirikannya sebuah perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij (Perusahaan Pelayaran Kerajaan disingkat KPM) pada tanggal 4 September 1888 di Amsterdam oleh Rotterdamsche Lloyd (RL) dan Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN), berkantor pusat di gedung Scheepvaarthuis, Amsterdam, Belanda dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1891 dengan 29 kapal uap kecil yang akan mengurus pelabuhan laut antar daerah di Hindia Belanda, maka Belanda mulai mengambil alih pelayaran di Hindia Belanda dengan membangun beberapa pelabuhan. Setelah pembangunan pelabuhan Tanjung Periuk di Batavia (Jakarta) selesai pada tahun 1893 disusul pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru seperti Belawan di Sumatera Timur, Teluk Bayur di Padang, dan Makassar.

Setelah pembangunan pelabuhan Makassar selesai, maka diberi nama Juliana Cade (sekarang Pelabuhan Hatta) dan Wilhelmina Cade (sekarang Pelabuhan Soekarno). Didepan Juliana Cade didirikan pula Kantor Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) serta beberapa gudang disampingnya. Selanjutnya dengan berdasarkan Staatsblad 1931 Nomor 497 pelabuhan Makassar dijadikan Perusahaan Negara sebagaimana yang diatur dalam Indonesische Bedrijvenwet atau Undang-undang Perusahaan-perusahaan Negara Indonesia yang dimuat dalam Staatsblad 1927 Nomor 372.

Sebelum 1850, kegiatan niaga terpusat di deretan toko dan gudang yang terbentang dari utara ke selatan, yang dipisahkan oleh dua jalan yang letaknya sejajar dengan pantai, yaitu Pasarstraat (Jalan Pasar) dan Chinastraat (Jalan Cina). Setelah pedagang dan pengusaha membangun toko dan perusahaan jalur Marosstraat (Jalan Maros) hingga ke Kebun Kompeni, kegiatan niaga semakin dinamis. Marosstraat merupakan jalur utama antara kota dan daerah pedalaman, baik dari arah utara (seperti Maros) maupun timur (seperti Gowa) dan selatan (seperti Takalar). Kendati demikian, daerah tersibuk tetap berada di pusat pertokoan lama, pasar utama (mata pasara) produk Cina-produk laut.

Meningkatnya jumlah penduduk Onderafdeeling Makassar, meliputi Kota Makassar, Tallo, dan pulau-pulau di sekitarnya, yang pada tahun 1852 hanya berjumlah 33.512 jiwa dan pada tahun 1861 meningkat menjadi 43.717 jiwa, menyebabkan pemerintah mengembangkan wilayah kota pada 1888, ke utara hingga ke Kampung Paotere (sekarang pelabuhan perahu) dan ke selatan hingga Kampung Mangkura. Beberapa kampung juga lahir, seperti Kampung Butung milik orang Buton (di bagian utara Kampung Melayu) dan Kampung Maluku (Maloku) milik orang Maluku (di bagian selatan Kampung Beru) yang kebanyakan dihuni oleh pegawai pemerintah atau tentara.

Dibidang keuangan, semenjak tahun 1870 Cultuurstelsel tidak lagi mendatangkan keuntungan luar biasa, sehingga sumbangan dari Indonesia tidak mengalir ke Negeri Belanda, maka pos anggaran "Sumbangan Hindia Belanda" untuk Negeri Belanda dijadikan pos peringatan (pro memorie). Pos peringatan ini berjalan terus sampai tahun 1903. Menteri Cremer yang tidak menyetujui adanya pos ini memajukan usul supaya pasal-pasal dalam ICW mengenai sumbangan Indonesia untuk Negeri Belanda dicabut, kemudian keputusan ini diumumkan dalam Staatsblad Tahun 1903 Nomor 315. Dalam perkembangan selanjutnya undang-undang comptabiliteit mengalami lagi perobahan yaitu dengan Staatsblad 1912 Nomor 459 dan disusul pada tanggal 16 Desember 1916 yaitu dengan Staatsblad 1917 Nomor 115, karena adanya pembentukan volksraad, dan pada tahun 1925 mengalami lagi perubahan yaitu dengan Staatsblad 1925 Nomor 448.

B. UNDANG-UNDANG DESENTRALISASI 1903


Dalam tahun 1903 terjadi perubahan ketatanegaraan Hindia Belanda atas usul Mr.Idenburg yaitu dengan keluarnya undang-undang yaitu Wet houdende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie (Decentralisatie Wet; Staatsblad 1903 Nomor 329 tanggal 23 Juli 1903) yang merubah Pasal 68 RR-1854 dengan menambah beberapa pasal antara lain Pasal 68a, 68b, dan 68c mengatur tentang pembentukan daerah-daerah (gewest atau bagian dari gewest) yang mempunyai kewenangan otonomi dengan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatannya. Kelahiran undang-undang tersebut didorong oleh gerakan Ethische Politiek untuk meninggikan tingkat kecerdasan dan memberikan hak-hak politik kepada Inlander (bumiputera) dan juga untuk meringankan beban pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. Undang-undang ini membuka pemerintahan yang terpusat dijalankan berdasarkan azas decentralisasi dengan dibentukya daerah-daerah otonom, walaupun kewenangan yang diberikan sangat terbatas.

Pembagian daerah-daerah tersebut atas "wilayah-wilayah administratif" yaitu Gewesten, afdelingen, onderafdelingen, Regentscheappen, Districten, Onderdistricten yang dikepalai oleh Pamong Praja Belanda seperti Gouverneur atau Resident, Assistent-Resident, Controlleur, Gezaghebber atau oleh Pegawai Pamong Praja Bumiputera. Di Jawa: Regent, Wedana, Assistent Wedana dan di luar Jawa-Madura: Kepala Distrik dan Kepala Onderdistrik yang diangkat atau diakui dan diberhentikan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Tugas semata-mata dari mereka adalah menjalankan Algemeene Verordeningen dalam wilayahnya atau ressortnya. Mereka ini dibantu pula oleh pegawai-pegawai teknis pusat yang lain. Wet (undang-undang) tersebut disamping dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi juga dilaksanakan berdasarkan azas dekonsentrasi, namun Pemerintah Hindia Belanda lebih menitik beratkan pada azas dekonsentrasi, sedangkan azas desentralisasi hanya dilaksanakan secara formal dan daerah-daerah yang dikuasai langsung yang bersifat sentralistis kepegawaian.

Sebagai pelaksanaan Decentralisatie Wet 1903, keluarlah Besluit van den Gouverneur Generaal tanggal 12 Pebruari 1905 Decentralisatie Besluit 1905 (Staatsblad 1905 Nomor 137) yang mengatur tentang pembentukan, susunan, kedudukan dan wewenang Dewan dalam mengelola keuangan yang terpisah dari pusat. Kemudian disusul dengan Ordonnantie tanggal 8 Maret 1905 Locale Raden-ordonnantie (Staatsblad 1905 Nomor 181) sebagai dasar pembentukan Dewan-dewan : Gewest, Plaats dan Gemeente (Kotapraja).

Pembentukan gemeente-gemeente diseluruh Hindia Belanda dilaksanakan sampai dengan tahun 1918. Di Jawa telah dibentuk 16 buah Gemeente, di Andalas (Sumatera atau Perca) 8 buah Gemeente, di Borneo (Kalimantan) adalah Banjarmasin, di Sulawesi adalah Makassar dan Manado, di Maluku adalah Ambon. Setelah gemeente dibentuk barulah pada tahun 1918 Pemerintah Hindia Belanda mengangkat pejabat khusus yang disebut Burgemeester. Sedangkan Dewan Pemerintah Daerah baru dapat dibentuk pada tahun 1922.

Dalam hal itu dibangunlah sebuah kantor untuk Pembesar Bagian Timur yang terletak di Hooge Pad (sekarang Jln.A.Yani). Dengan selesainya pembangunan kantor tersebut, maka kantor pemerintahan dipindahkan dari Fort Rotterdam ke Hoogepad dan kantor ini juga dijadikan sebagai rumah jabatan Gubernur.

Berdasarkan Staatsblad 1905 Nomor 137, maka dengan Staatsblad van Netherlandsch-Indie 1906 Nomor 171 tanggal 12 Maret 1906 ditetapkan di Buitenzorg (Bogor), Kota Makassar dibentuk menjadi Gemeente Makassar yaitu pada tanggal 1 April 1906 sesuai dengan tanggal berlakunya staatsblad tersebut bertepatan dengan hari Minggu. Kota Makassar yang sebelumnya adalah sebuah distrik dalam wilayah Sulawesi, maka mulai tanggal 1 April 1906 Kota Makassar sudah menjadi gemeente yang merupakan tonggak sejarah berdirinya Pemerintah Kota Makassar yang dicetuskan oleh H.M.Dg.Patompo, termasuk beberapa kota lainnya di Indonesia. Adapun wilayah Gemeente Makassar meliputi Makassar, Kalu-kalukuang, dan Masalima termasuk Lae-lae dan Moreaux. Kerajaan Tallo yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan langsung sejak tanggal 16 Oktober 1781, dengan terbentuknya Gemeente Makassar, maka Tallo menjadi Distrik Tallo. Sejalan dengan itu, wilayah kota diperluas ke selatan hingga Kampung Mariso, yang berbatasan dengan wilayah Kerajaan Gowa (Sambungjawa), dan ke utara hingga bekas Kerajaan Tallo.

Adapun urusan-urusan yang pertama kali diserahkan kepada Gemeente Makassar, adalah :
  1. Kebersihan.
  2. Pemakaman.
  3. Selokan, air limbah.
  4. Kesehatan.
  5. Sempadan, izin membangun.
  6. Jamban, tinja.
  7. Pemadam api.
  8. Tata Kota.
  9. Bangunan.
  10. Pendidikan dasar.
  11. Perbaikan kampung.

Disamping urusan-urusan yang diserahkan, juga menyelenggarakan usaha-usaha dinas (dienst-bedrijven) yaitu perusahaan air minum, pasar, tanah, pelelangan ikan, dan pemotongan hewan. Sedangkan pendapatan pendapatan gemeente (kotapraja) yang dapat dikelola, antara lain, adalah:
  1. Hasil pajak-pajak kotapraja, seperti :
    1. pajak tontonan;
    2. pajak kendaraan (diantaranya : sepeda-sepeda, gerobak);
    3. pajak iklan;
  2. Opsen-opsen atas verponding, pajak perorangan dan pajak pendapatan negeri;
  3. Retribusi-retribusi :
    1. dari uang-uang pemotongan,
    2. pemeriksaan hewan,
    3. biaya pemakaman,
    4. pemberian nomor rumah/bangunan,
  4. Keuntungan-keuntungan dari perusahaan-perusahaan kotapraja (air minum, perumahan, tempat pemotongan hewan, pasar-pasar dan pelelangan ikan);
  5. Saham dari hasil cukai-cukai bensin, dan
  6. Subsidi-subsidi dari negeri sebagai imbalan untuk ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran luar biasa untuk kepentingan umum.

Dengan dibentuknya Gemeente Makassar, diangkatlah pejabat Burgemeester (Wali Kotapraja) van Makassar pada tanggal 15 Agustus 1918, dan sebagai Burgemeester pertama adalah Dambrink, seorang seniman theater dan musik. Untuk menjalankan pemerintahan Kota Makassar, maka untuk sementara Dambrink berkantor disalah satu bangunan di Pasar Batua yang masih bersifat sementara dengan bangunan semi parmanent terletak di depan Fort Rotterdam. Dalam tahun itu juga, 1918 dibangunlah Gemeentehuis (Balai Kota) yang permanen untuk tempat menjalankan pemerintahan kota Makassar.

Dalam awal masa jabatan Dambrink, kota Makassar mulai dibangun sesuai dengan Stad Plan (Rencana Kota) yang disusun pada waktu itu. Salah satu urusan pangkal yang menjadi kewenangan Gemeente Makassar adalah urusan jalan-jalan kotapraja, penerangan jalan dan hal-hal yang sehubungan dengan lalu lintas. Sejak tahun 1910 telah dibangun beberapa ruas jalan, untuk itu Dambrink meningkatkan menjadi jalan kerikil. Untuk pengadaan bahan, Wali Kotapraja Makassar Dambrink menunjuk salah salah seorang pengusaha bambu bernama Dg.Lala yang berasal dari Maros untuk mendatangkan batu, kerikil, dan kayu bakau untuk mesin stone-walls dari Maros dan Pangkajene. Bahan ini ditampung di Pulau lae-lae.

Selanjutnya, pada tahun 1920 jalan yang masih berkerikil mulai ditingkatkan menjadi jalan aspal. Aspal didatangkan dari Pulau Buton sebagai penghasil aspal. Selain peningkatan jalan, juga dibangun fasilitas perkotaan antara lain fasilitas listrik, pos, gas. Di sepanjang jalan pinggir pantai (sekarang Jalan Somba Opu, Jalan Penghibur masih berupa pantai) dibangun lampu jalan bertiang dengan menggunakan bahan bakar gas.

Pada waktu Gouverneur Frijling memegang kekuasaan di Sulawesi Selatan tahun 1917, diadakanlah probahan pemerintahan di Makassar dijadikan 4 distrik saja yaitu: 1) Distrik Wajo, 2) Distrik Makassar, 3) Distrik Mariso, 4) Distrik Ujung Tanah. Pangkat Kapten dihapuskan, lalu diangkat untuk distrik Wajo dan Makassar seorang Bestuur Asisten, dijalankan dari atas sedang untuk Mariso dan Ujung Tanah seorang gelarang (distrik hoofd) sesuai dengan adat lama.

Adapun sumber-sumber penerimaan Gemeente Makassar yang sudah ditetapkan termasuk penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Ketua DPRD Celebes Velenering, antara lain peraturan tentang Peningkatan Keindahan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban dalam Gouvernement Celebes on Onderhoorigheden (Pemerintahan Sulawesi dan Daerah bawahannya), seperti keur yang berlaku dalam Kotapraja Makassar, ditetapkan pada tanggal 8 Maret 1905, kemudian dirubah dengan Gewetelijke Keur tanggal 30 Januari 1911 (Javasche Courant tanggal 30 Januari 1912 Nomor 9) dan idem tanggal 9 Mei 1911 (Javasche Courant tanggal 6 Oktober 1911 Nomor 80). Menyusul kemudian pada tahun-tahun berikutnya ditetapkan lagi sumber-sumber penerimaan Gemeente Makassar, yaitu:
  1. Biaya pemakaman (Algemeene Begrafenis-reglement) ditetapkan sejak tanggal 26 April 1912 diundangkan Javasche Courant tanggal 8 September 1912 Nomor 72.
  2. Peraturan tanggal 15 Juni 1917, Verordening tot heffing en inverordening van een belasting onder den naam van Vergunningarecht, diundangkan dalam Javasche Courant tanggal 11 Desember 1917 Nomor 99.
  3. Pemberian nomor rumah/bangunan dan uang sempadan (Bouw en woon Verordening voor de Gemeente Makassar), ditetapkan sejak tanggal 3 Januari 1918, diundangkan dalam Javasche Courant tanggal 1 Maret 1918 No. 18.
Pengundangan dalam Javasche Courant dilakukan mengingat di luar Jawa belum ada Propinsi yang dibentuk, dimana penerbitan dalam Javasche Courant sudah dilakukan sejak tahun 1828 sebagai ganti dari Bataviasche Courant.

Pengaturan penguasaan tanah-tanah Negara (vrij landsdomein) oleh Daerah otonom yang telah dibentuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur General tanggal 25 Januari 1911 Nomor 33 (Staatsblad 1911 Nomor 110). Tanah Negara ini kemudian digunakan oleh beberapa Gemeente menyelenggarakan perusahaan tanah, selain untuk menambah pemasukan keuangannya, juga digunakan untuk pembangunan kantor atau perumahan yang disewakan atau dijual kepada penduduk.

Dalam perkembangan selanjutnya, jenis dan macam sekolah-sekolah yang didirikan di Makassar baik untuk orang Belanda maupun pribumi, adalah :
  • Hollandsch Inlandsche School (HIS) atau sekolah Belanda dan Bumiputera 5 tahun setingkat SD, sekolah ini khusus untuk orang Belanda dan penduduk pribumi dari golongan bangsawan, pejabat dan orang kaya (bekas bangunan sekolah ini sekarang telah dibangun SD Pembangungan Jln.Jend.Sudirman);
  • Schakel School 3 tahun setingkat SMP, lanjutan dari HIS (bangunan ini terletak dibelakang Monumen Mandala) yang menghubungkan sekolah Bumiputera dan Belanda, didirikan pada tahun 1924;
  • Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) setingkat SMP, khusus untuk orang Belanda dan pribumi yang dipilih, lama pendidikan 3 tahun. (sekarang bekas Kantor Wilayah P dan K Sulawesi Selatan);
  • Hoogere Burger School (HBS) 3 tahun setingkat SMA (sekarang SMA Negeri 1 Ujung Pandang);
  • Normaal School atau Sekolah Guru (sekarang telah dibangun Monumen Mandala).

Setelah Pemerintah Kota (Gemeente) Makassar dibentuk, pada tahun 1907 didirikanlah sekolah desa 5 tahun yang disebut Volks School sebanyak 7 unit. Sekolah ini didirikan dan dibiayai oleh Gemeente sendiri yang digunakan untuk rakyat biasa dengan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan ejaan yang disusun oleh van Ophuyzen pada tahun 1901. Pelajaran yang diajarkan adalam menulis, membaca, dan berhitung.

Lahirnya Undang-undang Decentralisatie 1903 Nomor 329 tanggal 23 Juli 1903, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk segera menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi yang sudah memiliki pemerintahan sendiri (zelfbestuursgebeid) menurut tradisinya, khususnya kerajaan Bone dengan rajanya La Pawawoi Arung Segeri dan kerajaan Gowa dengan rajanya I-Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang. I-Makkulau dilantik menjadi Raja Gowa ke-34 pada tanggal 13 Mei 1895 dengan gelar Sultan Muhammad Husain.

Gubernur Celebes (Sulawesi) Cornelis Alexander Kroesen (1903-1906), melihat kedua kerajaan ini mempunyai hegemoni yang sangat kuat di Sulawesi Selatan serta tidak tunduk dan tidak patuh terhadap perintah Belanda. Belanda menuduh juga Raja Gowa menghasut dan menyulut pemberontakan di Sulawesi. Untuk itu pada tanggal 11 Februari 1904 ia mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Joannes Benedictus van Heutsz (1904–1909) di Batavia untuk melakukan tindakan militer. Setelah mendapat persetujuan, maka tanggal 18 Oktober 1904 sampai 14 Juni 1905 merupakan masa persiapan militer di Sulawesi Selatan umumnya, dan khususnya Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa.

Sasaran operasi militer pertama ditujukan kepada Kerajaan Bone, dua puluh lima armada laut Belanda telah memasuki perairan Bone di Teluk Bone pada tanggal 18 Juli 1905 dan berlabuh sekitar 5 km di luar pelabuhan Bajoe. Pukul 7.00 pagi, tanggal 19 Juli 1905 mengirim ultimatum terhadap Bone yang diantar oleh seorang tahanan yaitu : La Patola Daeng Massappo dari Makassar. Ultimatum itu harus mendapat jawaban dalam tempo 24 jam dengan syarat-syarat: Pengakuan hak penguasaan atas pelabuhan dan polisi pelabuhan oleh Belanda serta Bone membayar ongkos peralihan; membayar segala biaya pasukan ekspedisi dari Jawa ke Bone pulang pergi; dan menandatangani perjanjian baru. Raja Bone menolak tuduhan dan syarat yang diajukan. Sementara itu, di Pattiro telah mendarat pasukan Belanda tanggal 23 sampai 26 Juli 1905, sedang pendaratan di Bajoe pada tanggal 27 - 28 Juli 1905 mendapat perlawanan dari Bone dengan jumlah pasukan 500 orang, yang mengakibatkan tewasnya Letnan-dua Pothast. Pimpinan utama pasukan Bone adalah Muhammad Ali Arung Cenrana selaku Panglima perang, La Massakirang Arung Macege dari Ade Pitue, Petta Sera Dulung Acangele, Petta Nompo Arung Bungo, dan Sailong. Pasukan di pedalaman dipimpin oleh La Page Arung Labuaja. Dari pihak Belanda, Panglima komando militer dipimpin oleh Kolonel C.A. Van Loenen dan wakilnya adalah Kolonel L.D.C. De Lannoy, dengan jumlah pasukan 1.332 tentara.

Belanda bergerak menuju Lona dan Panula kemudian masuk ke Bukaka untuk selanjutnya menyerbu Kota Watampone. Raja Bone La Pawawoi melihat pasukan Kerajaan Bone mulai terdesak, maka beliau memerintahkan seluruh pasukannya untuk meninggalkan kota Watampone menuju pedalaman dan mendirikan kubu pertahanan. Sewaktu Kapten Stiipriaan Luiscius memasuki Bone, didapati sudah dikosongkan, berarti Raja Bone telah meloloskan diri. Untuk itu Belanda melakukan pencarian keseluruh wilayah Kerajaan Bone dan sekitarnya termasuk wilayah Wajo. Raja Bone bersama putra dan pengawalnya menuju Passempe kemudian ke Citta dan terakhir ke Pitumpanua di daerah Wajo. Setelah dua bulan mencari jejak, atas petunjuk penduduk dapat diketahui tempat persembunyian Raja Bone La Pawawoi beserta pasukannya di sebuah hutan di Bulu Awo, daerah Pitumpanua, Wajo.

Pada tanggal 18 Nopember 1905 pasukan kerajaan Bone dapat dikalahkan dengan gugurnya Abdul Hamid Petta Punggawae (putra Raja Bone La Pawawoi) dan Daeng Mattenga selaku Komandan Tempur di Buluawo daerah Pitumpanua, menyusul kemudian , Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri ditangkap pada tanggal 14 Desember 1905 di sebuah rumah penduduk dalam keadaan kaki kirinya luka parah, yang kemudian dibawa ke Makassar untuk selanjutnya diasingkan ke Bandung. Raja Bone La Pawawoi yang dipenjara di Bandung kemudian dipindahkan lagi ke Batavia, ditempat inilah beliau meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1911 dan dimakamkan di Mangga Dua, Batavia (Jakarta).

Dengan kekalahan Pasukan Kerajaan Bone, rumah tinggal Raja Bone yang disebut "Saoraja" atau Istana Raja Bone diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1907. Pada tahun 1914, rumah tersebut dibawa ke Semarang, Jawa Tengah untuk ikut serta dalam Diorama Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh kolonial Belanda di Semarang, mewakili Pameran Paviliun "Celebes" (Sulawesi). Model istana raja dari Bone itu sangat menarik, terutama fakade (eksterior) bangunan, tangga, dan dinding tengah. Setelah pameran, bagian ini dikirim kembali ke Makassar dan ditempatkan di Hospital Weg, Makassar (sebelah timur Lapangan Karebosi) yang kemudian ditempati Kantor Kehutanan dan Museum Belanda.

Kekalahan Bone terhadap Belanda menimbulkan kekhawatiran rakyat dan bangsawan Gowa dan sudah meyakini bahwa Belanda akan menyerang Gowa karena beberapa bulan sebelumnya Belanda telah mengepung Jongaya. Ketika Raja Gowa berada di Bajeng (Limbung), Dewan perang Gowa memutuskan agar Raja Gowa beserta keluarganya meninggalkan kerajaan, dengan demikian seluruh kekuatan dapat dipusatkan untuk melakukan perang melawan Belanda.

Raja Gowa I-Makkulau Karaeng Lembangparang mulai pula ditekan. Pada tanggal 6 Oktober 1905, Belanda telah mengadakan persiapan untuk mengadakan operasi militer dengan membentuk Komando Expedisi dan basis-basis tempur di Gowa bagian selatan dengan Komandan Tempur Kapten Van Waasdijk. Selain itu di Pangkajenne (Pangkajenne dan Kepulauan) dan Barru juga telah dilakukan persiapan militer.

Pada tanggal 15 Oktober 1905, Gubernur Celebes C.A. Kroesen mengirim surat kepada Raja Gowa yang isinya bersifat undangan untuk datang dikediamannya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 1905, pukul 10.00 pagi, guna membicarakan Laporan Regent Bonthain dan Kontolir Camba. Istana Raja Gowa (Ballalompoa) pada waktu itu terletak di Jongaya. Pada hari itu juga Raja Gowa membalas surat Gubernur Celebes, yang isinya menolak untuk datang dengan alasan sakit dan khawatir terhadap rakyat Gowa melihat maksud lain pihak Belanda. Gubernur mengirim kembali surat kepada Raja Gowa tanggal 17 Oktober 1905 yang sifatnya memaksa untuk datang besok hari Rabu pukul 5.00 sore dan apabila tidak datang Gubernur Kroesen sendiri datang ke rumah Raja Gowa beserta serdadu Belanda. Raja Gowa kembali membalas surat Gubernur pada hari itu juga, dengan alasan keamanan bersama antara Belanda dan Gowa. Atas penolakan itu Belanda mengancam untuk menyerang dengan kekuatan militer dan memberhentikan secara paksa sebagai raja Gowa pada tanggal 13 April 1906. Pada hari itu juga tanggal 17 Oktober 1905 Panglima Komando Ekspedisi memerintahkan para komando di Lassang, Manipi, dan Pattunuangasue bergerak menduduki Bontoparang untuk selanjutnya menuju Bollangi dan ke utara menuju perbatasan Gowa. Pada hari itu juga pukul 7.45 pagi Tentara Belanda mulai bergerak menuju Jongaya melalui jalan-jalan di Kampung Maricaya, Dadi, Mamajang, dan Parang dan mendirikan perkemahan berdekatan dengan rumah Batari Arung Barru yang terletak di Borongjambua (sekarang Jln. Mappaoddang). Melihat banyaknya tentara Belanda di Jongaya, penduduk mulai meninggalkan rumahnya. Adapun Raja Gowa I-Makkulau Karaeng Lembangparang bersama putranya I-Mappanyukki dan I-Panguriseng Arung Alitta, I-Mangimangi (adik Raja Gowa) serta pengawalnya kurang lebih 50 orang meninggalkan Jongaya secara diam-diam ditengah malam dengan membawa barang-barang berharga (emas) dan benda-benda kebesaran Kerajaan Gowa antara lain: Salokoa (mahkota Kerajaan Gowa yang terbuat dari emas), Ponto Janga-jangaya, tombak trisula (senjata pusaka berupa tombak yang mempunyai tiga mata, panjang 2 meter disebut Poke Kanjai), Sudanga berupa kelewang, panjang 72 cm dan lebar 4 cm), rante Tanisamang, bendera Bate Salapang. Rombongan menuju ke Pegunungan Bawakaraeng melalui Limbung, Lassang bersembunyi dan berpindah-pindah dari kampung ke kampung lainnya karena daerah bagian selatan Gowa telah dijaga ketat oleh pasukan Belanda. Sebelum Raja Gowa meninggalkan Istananya pemerintahan Kerajaan Gowa diserahkan kepada Tumarilalang Towa dan Bate Salapang, sedangkan Istana raja Gowa (Ballalompoa) yang telah ditinggalkan dibakar oleh pasukan Belanda.

Istana Raja Gowa yang dibakar itu dibangun pada tahun 1844 oleh Raja Gowa ke 32 I-Kumala Karaeng Lembangparang (24 Oktober 1844 - 30 Januari 1893) dalam suatu kompleks perumahan bangsawan dan pemerintahan kerajaan Gowa dengan luas tanah 40 HA. Kompleks inilah yang menjadi pusat pemerintahan dan Ibukota Kerajaan Gowa sejak dikuasainya Benteng Sombaopu oleh VOC pada tanggal 24 Juni 1669 yang kemudian pindah ke Taeng. Selain itu, juga terdapat rumah milik I-Cincing Karaeng Lengkese yang dibangun pada tahun 1893, terletak di Kampung Kawa yang menyerupai Istana dengan arsitektur Eropa (tanah bekas rumah tersebut telah dibangun Sekolah PPSP tahun 1970, sekarang SMA Negeri 11, Jln. Mappaoddang No.66 Makassar). Di samping kanan dan depan rumah Karaeng Lengkese terdapat kebun pembibitan milik Belanda.

Belanda yang telah mengetahui bahwa Raja Gowa I-Makkulau Karaeng Lembangparang telah meloloskan diri, maka diperintahkanlah semua tentara Belanda untuk mengawasi dan mencari sampai ke Pakkatto, Galesong, Takalar, Malakaji, Balangnipa Sinjai, namun Raja Gowa belum juga ditemukan. Pada tanggal 18 Desember 1905 Gubernur Celebes (Sulawesi) C.A. Kroesen menerima laporan bahwa Raja Gowa berada di Kerajaan Barru yang rajanya adalah saudara perempuan Raja Gowa sendiri yaitu I Batari Arung Barru, isteri Karaeng Beroanging. Mengetahui hal tersebut, C.A. Kroesen memerintahkan Residen Brugman untuk meminta kerjasama dengan Arung Tanete yang rajanya seorang perempuan, yaitu Tenri Olle. Pada tanggal 25 Desember 1905 Arung Tanete melaporkan kebenaran berita tersebut, bahwa Raja Gowa berada di Kampung BubuE di rumah Daeng Magassing. Atas laporan itu dikerahkanlah pasukan menuju Tanete dengan menggunakan dua kapal yaitu SS Zwaan dan HMS Mataram. Michielsen Panglima Militer Celebes, Manado, dan Timor dan Kepala Staf Dooren de Jong serta Residen Brugman juga berangkat menuju Tanete, dan tiba pada sore hari.

Adapun Raja Gowa beserta pengawal dan pasukannya berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain menghindari pengejaran pasukan Belanda, sehingga sulit untuk ditemukan. Residen Brugman menerima laporan lagi bahwa Raja Gowa sudah tidak berada di Barru, kemungkinan ke Suppa atau ke Jampue dengan tujuan untuk menyeberang ke Balikpapan melalui Balanipa, Majene yang akan ditemani oleh Haji Lolo Daeng Manolong dari BubuE. Untuk itu, ditunjuklah Mayor de Wijs memimpin operasi militer di Sawitto dan Mandar. Raja Gowa I-Makkulau Karaeng Lembangparang yang telah meninggalkan Barru dan bersembunyi di Alitta dalam daerah Addatuang Sawitto telah mengadakan hubungan dengan La Sinrang, salah seorang putera La Temma Addatuang Sawitto yang mempunyai hubungan keluarga dengan Raja Gowa. Dari hasil pertemuan itulah La Sinrang dan pasukannya sudah mempersiapkan diri dan menggalang kekuatan rakyat Sawitto, Suppa, Alitta, dan Jampue serta mengobarkan perang gerilya menghadapi pasukan Belanda serta melindungi Raja Gowa. Di Kampung Tanresona pukul 05.30 pagi Belanda secara tiba-tiba ditembak dari tiga jurusan, kemudian dilanjutkan perang terbuka antara pasukan Belanda yang dipimpin Kapten de Gruyter dengan pasukan Sawitto yang dipimpin La Sinrang yang hanya menggunakan senjata tajam seperti kelewang, tombak, keris. Dalam pertempuran tersebut Kapten de Gruyter tewas terkena tombak. Selesai menyerang secara tiba-tiba, pasukan La Sinrang terus melarikan diri dan bersembunyi. Belanda kemudian melanjutkan perjalanan menuju Sawitto.

Dengan alasan bahwa Kerajaan Gowa tidak mempunyai raja lagi karena Raja Gowa telah meninggalkan Gowa, maka pada tanggal 27 Pebruari sampai 2 Maret 1906 Mayor Jenderal Van Koorten melakukan kunjungan ke Makassar dan Gowa untuk membicarakan pemerintahan sipil di Sulawesi Tengah dan Selatan. Untuk maksud tersebut pada tanggal 19 Maret 1906 ditandatangani suatu perjanjian Korte Verklaring (Perjanjian pendek) yang disodorkan kepada Pejabat Kerajaan dan Bate Salapang sebagaimana perjanjian yang diterapkan di Aceh pada tahun 1903. Dalam perjanjian itu setiap daerah kekuasaan Bate Salapang diharuskan membayar biaya perang sebesar f.20.000,-

Selama di daerah Sawitto Raja Gowa dan pengawalnya yang setia berpindah-pindah dan bersembunyi dari kampung ke kampung lain yang dibantu penduduk setempat untuk menghindari pengejaran pasukan Belanda. Beberapa kampung di Sawitto bagian utara ditempatkan pasukan Belanda seperti di Langnga, Jampue, Paria, Kaballangang, Batulappa, Maroneng, Bungi termasuk sepanjang pesisir pantai dari Suppa sampai Minangakaraeng (perbatasan Pinrang - Polewali) dijaga ketat agar Raja Gowa tidak menyeberang ke Balikpapan atau ke Balanipa. Setiap ada laporan yang diterima langsung diterjunkan pasukan ketempat itu. Berikut diterima lagi laporan yang masuk bahwa Raja Goaw ada di sekitar Rajang, pada tanggal 5 Maret 1906 pukul 07.00 pagi diberangkatkan lagi pasukan dari Sali-sali menuju Rajang. Di daerah Rajang, ada tiga kampung diperkuat dengan parit benteng pertahanan terbuat dari bambu dan kayu bundar berdekatan dengan semak-semak. Di tempat ini sempat terjadi tembak menembak selama 1/2 jam, yang akhirnya Belanda dapat menguasai seluruh kampung, yang kemudian didirikan perkemahan. Kemudian diterima lagi laporan bahwa Raja Gowa berada di Letta akan menuju Sawitto bertemu dengan Arung Sawitto. Atas berita tersebut, pada tanggal 10 Maret 1906 Komandan pasukan Belanda yang berkedudukan di Bungi memerintah kepada Kompi Timor menuju Letta, ditambah pasukan dari Maroneng yang menuju Letta melalui Batulappa. Selain itu di Minangakaraeng, Bau, dan Ulusaddang diadakan patroli untuk mencegah Raja Gowa meloloskan diri ke Tanah Toraja.

Selama 14 (empat belas) bulan melakukan pelarian mulai dari Gowa, Camba, Pangkajenne, Barru, Sawitto, Sidenreng yang kemudian pada tanggal 21 Desember 1906 Satuan Marsose dibawah pimpinan Letnan Satu Christoffel mengetahui persembunyian Raja Gowa termasuk dua orang anaknya yaitu I-Mappanyukki dan I-Panguriseng Arung Alitta, I-Mangimangi dan pengawalnya. Dalam penyergapan itu I-Panguriseng Arung Alitta tewas dan I-Mangimangi terluka dikakinya sedangkan I-Mappanyukki dapat meloloskan diri. Pada malam tanggal 24-25 Desember 1906 karena terdesak, Raja Gowa yang hanya disertai pengawal pribadinya, ditengah malam jatuh ke dalam jurang di Kampung Warue, Sidenreng, dan meninggal dunia di tempat itu pada tanggal 25 Desember 1906. Mayatnya baru ditemukan sesudah beberapa hari untuk kemudian dikemas menurut agama Islam dan dimasukkan kedalam peti jenasah untuk selanjutnya dibawa ke Pare-pare. Dari Pare-pare diangkut ke Jongaya, Gowa. Ketika tiba dibekas istana raja Gowa yang telah musnah dibakar, keluarganya meragukan karena peti mayat dilarang dibuka oleh Belanda. Selanjutnya oleh pihak keluarga Raja Gowa, peti jenasah itu dikebumikan di dalam Masjid Babul Firdaus Jongaya. I-Makkulau Karaeng Lembangparang kemudian diberi gelar Somba Ilanga (Raja yang Hilang). Masjid Muhammad (yang kemudian diganti dengan nama Babul Firdaus) tempat beliau dimakamkan adalah masjid yang dibangun dan dibiayai sendiri oleh Raja Gowa I-Makkulau Karaeng Lembangparang dan diresmikan pemakaiannya pada hari Senin, tanggal 2 September 1895 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1313 Hijriah.

I-Mangmangi yang luka pada bagian kakinya ditawan untuk selanjutnya diasingkan ke Selayar. Selain I-Mangimangi ada dua lagi adik Raja Gowa I-Makkulau Karaeng Lembangparang yang ditawan yaitu I-Bunta Karaeng Mandalle dan I-Batari Arung Barru yang diangkut dari Barru ke Makassar. Sedangkan I-Mappanyukki yang sempat meloloskan diri di Bukero menyerahkan diri karena adanya ancaman dari pihak Belanda untuk membunuh keluarganya termasuk mertuanya La Parenrengi Karaeng TinggimaE apabila tidak bersedia berunding. Setelah menyerahkan diri langsung ditawan dan dibawa ke Pare-pare dan dimasukkan dalam penjara yang kemudian diasingkan ke Selayar. Barang-barang kebesaran Kerajaan Gowa dirampas oleh Belanda yang kemudian dengan Keputusan Gubernur tanggal 17 Juli 1906, semua rampasan perang menjadi milik Bataviaasch Genootschap. Pada tahun 1909 I-Mappanyukki dibebaskan oleh Gubernur Celebes (Sulawesi) AJ.Baron de Quarles karena adanya desakan dari rakyat, sedangkan I-Mangimangi diasingkan ke Bima, Sumbawa. Selanjutnya I-Mappanyukki diberikan jabatan regent di Gowa Barat akan tetapi ditolak.

I- Mappanyukki, I-Mangimangi,  bersama H. Van der Wall (Controller)
I -Tjoneng Karaeng Manjalling, I- Mappanyukki, I-Mangimangi,
bersama H. Van der Wall (Controller) dan Assisten Controller,
di depan Kantor Ondeafdeeling Gowa, Sungguminasa.
Setelah Raja Gowa I-Makkulau Karaeng Lembangparang dimakamkan, oleh Pemerintah Hindia Belanda menyuruh membuka jalan yang terdapat di depan Istana raja Gowa, untuk dijadikan jalan umum menuju Sungguminasa, demikian juga pintu Gerbang Istana raja Gowa yang ada di muka Mesjid Babul Firdaus dibongkar. Dimana jalan satu-satunya menuju Sungguminasa hanyalah melalui Lempong (Jalan Andi Tonro sekarang). Selanjutnya untuk menggantikan tanah raja Gowa yang dijadikan jalan, maka keluarga raja Gowa diberi ganti rugi dengan memberikan tanah yang terletak di Parang Loe.

Kehadiran pelabuhan Makassar yang diberi nama Juliana Cade dan Wilhelmina Cade, disekitar pelabuhan ini terdapat suatu perkampungan orang-orang Cina (Tionghoa) yang sudah sejak lama ditempatinya, menjadikan daerah itu sebagai pusat perdagangan. Pada tahun 1917 Walikota Dambrink membangun sebuah pasar permanen di utara kota berdekatan dengan pelabuhan, yaitu di Kampung Butung yang disebut Pasar Butung. Adapun Pasar Baru yang terletak di Kampung Baru, sebelah selatan Benteng Ujung Pandang (Rotterdam) masih bersifat darurat. Pasar ini digunakan juga tempat pembantaian hewan.

Selesai pembangunan Pasar Butung yang merupakan pasar terbesar dan paling ramai, maka dibangun pula Stasion kereta api (trein) dan jalan kereta api yang menghubungkan Makassar, Sungguminasa, Limbung sampai ke Palleko, Takalar sepanjang 47 km. Perayaan pembukaan pengoperasian kereta api dilakukan di Stasion Pasar Butung dekat pelabuhan pada tanggal 1 Juli 1923. Pada acara tersebut dihadiri banyak penduduk Kota Makassar. Jalan Kereta api ini dimulai dari dalam pelabuhan (Wilhelmina Kade) melewati Kampung Butung, Bontoala, Maricaya, Jongaya, Parang Tambung, (Jalan Tentara Pelajar, Jalan Ujung, Jalan Veteran, Jalan A.Tahir, Jalan Dg.Tata, nama jalan sekarang) menuju Sungguminasa, Limbung, Palleko (Takalar). Penggunaan Kereta api di Makassar adalah untuk mengangkut tebu dari Takalar ke Pelabuhan untuk dikirim ke pabrik gula di Pulau Jawa, disamping itu juga dapat digunakan untuk penumpang. Untuk menunjang angkutan Kereta api, dibangun bengkel Kereta api di SS (Staats Spoorwegen) Weg (sekarang Sekolah Tehnik Negeri). Di Jongaya dibangun Kantor penjualan karcis Kereta api Tarif naik Kereta api dari Pa’baeng-baeng ke Sungguminasa adalah 10 sen, Makassar ke Limbung 20 sen, dan Makassar ke Takalar 40 sen untuk orang dewasa. Karena tidak menguntungkan dan produksi tanaman tebu di Takalar tidak dapat memenuhi target serta banyaknya mobil yang masuk ke Makassar, maka pengoperasian Kereta api di Makassar ditutup tanggal 1 Agustus 1930, akan tetapi masih digunakan hingga tahun 1939.

Dengan lahirnya Budi Utomo pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908 yang bergerak dibidang pendidikan sebagai awal pergerakan nasional dan lahirnya partai-partai politik yang didirikan oleh bangsa Indonesia sendiri, mengakibatkan pelaksanaan Decentralisatie Wet 1903 kurang memenuhi perkembangan dan kebutuhan lagi. Untuk itu dengan Wet (undang-undang kerajaan Belanda) tanggal 16 Desember 1916 (Indische Staatsblad 1917 Nomor 114), Regeerings-Reglement 1854 ditambah dengan bab baru (Bab X) yang mengatur tentang pembentukan Volksraad (Badan Perwakilan Rakyat), yaitu suatu badan yang mewakili suku-suku bangsa di Hindia Belanda, yang pada waktu itu terjadi Perang Dunia I (1914-1918) yang membawa pengaruh besar pada situasi kolonial. Pembentukan Volksraad ini mulai terlaksana di Batavia (Jakarta) pada tanggal 18 Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Mr.Graaf van Limburg Stirum (18 Desember 1909 – 21 Maret 1916), anggotanya terdiri dari 25 orang bangsa Indonesia, 3 orang bangsa Asia (Arab, Tionghoa, India), dan 30 orang bangsa Belanda. Pembenuan (pengangkatan) lid Volksraad dari Inlander (bumiputera) periode 1918-1931 hanya sebagian kecil dari jumlah anggota Volksraad dan tidak merubah perbedaan bangsa dari penghidupan di Indonesia, karena orang Belanda tetap menekan bahkan mencemoh anggota Volksraad bumiputera yang menganggapnya belum mampu. Pada tanggal 18 Nopember 1918, Menteri Daerah Seberang Lautan Belanda mengeluarkan pengumuman yang menjanjikan akan memberikan perobahan ketata-negaraan kepada bangsa Indonesia, janji tersebut kemudian dikenal dengan November Verklaring.

Lidmaatsshap Volksraad (Anggota Dewan) dari bangsa Indonesia (Inlander), antara lain Dr.A.Rivai yang diangkat selama dua kali yaitu tahun 1918 dan tahun 1920, dan Raden Kamil. Dr.A.Rivai adalah bekas Officier van Gezondheid (dokter militer) di Cimahi (Juli 1910-1912) dan di Padang (tahun 1912-1917), beliaulah pada permulaannya seorang anak Indonesia yang memegang pangkat yang berilmu setinggi di dalam jabatan kedokteran, apalagi dalam kalangan militer.

C. BESTUURSHERVORMINGS WET 1922


Dalam tahun 1922 Indische Staatsblad 1917 Nomor 114 mengalami lagi perubahan yaitu dengan Wet op de Bestuurshervorming atau Undang-undang tentang Perubahan/ Pembaharuan Pemerintah (Indische Staatsblad 1922 Nomor 216 tanggal 6 Pebruari 1922) yang merubah Regeerings-Reglement 1854 menjadi Pasal 67a, 67b dan 67c, sebagai pembaharuan pemerintahan yang dijalankan sesuai asas dekonsentrasi dan desentralisasi yang lebih luas. Wet ini menitik beratkan pada pembentukan badan-badan pemerintahan baru, dimana penduduk asli diberikan hak untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam ikatan Kerajaan Belanda.

Berdasarkan perubahan Grondwet (undang-undang dasar) tersebut, maka Pasal 1 Grondwet yang selama ini menentukan kedudukan jajahan Belanda dengan "kolonien en bezittingen" dirubah sehingga berbunyi "Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlandsch-Indie, Suriname en Curacao" (Kerajaan Belanda meliputi wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao). Dengan demikian nama kolonien en bezittingen, dihilangkan. Ketentuan-ketentuan dalam Bestuurshervormingswet 1922 kemudian diatur lebih lanjut dalam Provincie-ordonnantie (Staatsblad 1924 Nomor 78), Regentschaps-ordonnantie (Staatsblad 1924 Nomor 79), dan Stadsgemeente-ordonnantie (Staatsblad 1926 Nomor 365).

Berdasarkan Bestuurshervormings-wet 1922 Nomor 216, ditetapkanlah 3 buah wet yang mengatur lebih lanjut perubahan nama kolonien en bezittingen di Hindia Belanda, yaitu:
  1. Wet op Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie, yaitu Wet tanggal 23 Juni 1925, IS 1925 Nomor 415 yang merubah RR-1854 seluruhnya. Berdasarkan Pasal 187, wet ini terkenal dengan sebutan Indische Staatsregeling.
  2. Juga Wet 23 Juni 1925 IS 1925 Nomor 416 yang khusus merubah Pasal 5 RR.
  3. Kemudian Wet 23 Juni 1925 juga yaitu IS 1925 Nomor 417 yang menyesuaikan isi Indische Comptabiliteitswet 1864 dengan IS yang baru ini.

Dalam Indische Staatsregeling 1925, pasal-pasal yang dicantumkan kebanyakan berasal dari Regeerings-Reglement, antara lain pasal 67a, 67b, dan 67c menjadi pasal 119, 120, 121, dan 122 IS yang mengatur tentang pemerintahan Propinsi, Gewest, Regentschap, dan Gemeente, sedangkan pasal 68a, 68b, dan 68c menjadi pasal 123, 124, dan 125 IS. Indische Staatsregeling 1925 mulai berlaku 1 Januari 1926. Salah hal penting dalam IS 1925 itu adalah pada Pasal 163 IS yang membagi penduduk menjadi tiga golongan penduduk, yaitu penduduk golongan Eropa, penduduk golongan pribumi (inlander), penduduk golongan Timur Asing. Penduduk golongan Eropa adalah semua orang Belanda, semua orang non-Belanda yang berasal dari Eropa, dan semua orang Jepang. Berbeda dengan orang Tionghoa (Cina), orang Jepang dimasukkan dalam golongan Eropa karena pada tahun 1896 pemerintah Belanda telah mengadakan perjanjian dagang dengan pemerintah Jepang, dimana salah satu isi perjanjian memuat bahwa seluruh orang Jepang dipersamakan kedudukannya dengan orang Eropa.

Dengan berlakunya Indische Staatsregeling 1925, maka Volksraad mendapat perubahan. Pada tahun 1928 sampai 1937 Dr.G.S.S.J. Ratulangi diangkat menjadi lid Volksraad di Batavia (Jakarta). Dimana pada tanggal 14 Juni 1928 Dr.G.S.S.J. Ratulangi menyampaikan pidatonya dalam rapatnya meramalkan bahwa “perang pasifik akan meledak dan pertikaian yang membawa bencana pasti akan terjadi”.

Berdasarkan Indische Staatsblad 1922 Nomor 216 tanggal 6 Pebruari 1922, di Jawa dan Madura dibentuk 3 gouvernementen (propinsi) swatantra yang sama luasnya dengan daerah Gewest, daerah-daerah otonom Regentschap yang luasnya sama dengan Kabupaten, dan Staatsgemeenten (Kotapraja-kotapraja) yang berturut-turut dikepalai oleh Gubernur, Bupati, Residen, Burgemeester. Gubernur, Bupati, Residen adalah alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah yang disebut pangreh praja (pamong praja). Diluar Jawa dan Madura juga dibentuk daerah-daerah otonom yaitu Groepsgemeenschappen yang sama luasnya dengan daerah administratif Gewest dan Staatsgemeenten, namun pembentukannya masih tetap berdasarkan Decentralisasiwet 1903.

Ketiga propinsi yang dibentuk di Jawa dan Madura adalah West-Java (Jawa Barat) pada tahun 1926, Oost-Java (Jawa Timur) pada tahun 1930, dan Midden-Java (Jawa Tengah) pada tahun 1930. Tiap-tiap Propinsi terbagi lagi atas Regentschap yang otonom; Gemeenten dirubah menjadi Stadsgemeenten (Kota Praja). Sedangkan untuk luar Jawa dan Madura dibentuk 3 gouvernement sebagai wilayah administratif yang akan dijadikan daerah otonom yaitu : Sumatra dengan ibukotanya Medan, Borneo (Kalimantan) dengan ibukotanya Banjarmasin dan Grote Oost (Timur Besar) dengan ibukotanya Makassar. Ketiga Propinsi ini baru direalisasi pada tahun 1938 setelah pembentukan gubernemen Maluku mengalami kegagalan pada tahun 1926. Lalu di bawahnya untuk wilayah Groote Oost (Timur Besar) dibentuk berdasarkan Ordonnantie tanggal 19 Desember 1936 (Staatsblad No.68) dan Keputusan Gouverneur tanggal 25 Mei 1938 (Staatsblad No.264).

Dengan dibentuknya daerah-daerah otonom, diserahkanlah urusan-urusan untuk menjadi urusan daerah otonom. Untuk urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangga Dewan Kotapraja diantaranya, meliputi:
  1. jalan-jalan kotapraja, penerangan jalan dan hal-hal yang sehubungan dengan lalu lintas;
  2. pengusahaan tanah, perumahan rakyat kotapraja, pengawasan bangunan dan pemeliharaan kota;
  3. perbaikan keadaan kesehatan;
  4. riool-riool, kebersihan kota dan pembuangan sampah-sampah;
  5. pengadaan air minum;
  6. pemeriksaan makanan-makanan;
  7. dinas peternakan;
  8. pemotongan hewan;
  9. pasar-pasar;
  10. pengurusan rumah-rumah sakit pemerintah dan memperkembangkan rumah sakit swasta dengan memberikan subsidi-subsidi;
  11. pengadaan lapangan-lapangan untuk olah raga dan tempat-tempat renang;
  12. pengadaan sekolah-sekolah, perpustakaan-perpustakaan;
  13. pengadaan alat-alat pemadam kebakaran;
  14. pengurusan tenaga kerja dan pengurusan orang-orang miskin.

Dibidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Propinsi, Regentschaps, dan Stadsgemeente diatur dalam masing-masing ordonantie tersebut, yaitu:
  1. Provincie-ordonnantie (Staatsblad 1924 Nomor 78) Bab VI untuk Propinsi.
  2. Regentschaps-ordonnantie (Staatsblad 1924 Nomor 79) Bab VI untuk Kabupaten.
  3. Stadsgemeente-ordonnantie (Staatsblad 1926 Nomor 365) Bab IX untuk Gemeente.

Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang keuangan Stadsgemeente (Kotapraja) di luar Jawa dan Madura, baru terlaksana pada tahun 1931 yang termuat dalam Staatsblad Tahun 1931 Nomor 131 pada Pasal 130 sampai dengan Pasal 148. Pelaksanaan dari ketentuan ini diatur dalam Begrootings Rekenings Beheersvoorschriften yang dimuat dalam Gouvernementsbesluit tanggal 29 Juli 1936 Nomor 19 (Staatsblad 1936 Nomor 432).

Keuangan Daerah terdiri dari 3 bagian, yaitu;
  1. Susunan anggaran keuangan Daerah-daerah otonom. Peraturan ini disebut Peraturan Anggaran Keuangan Daerah 1936.
  2. Mengenai pengurusan dan tata usaha keuangan daerah Otonom. Peraturan ini disebut Peraturan Pengurusan Keuangan Daerah 1936.
  3. Perhitungan anggaran keuangan Daerah. Peraturan ini disebut Peraturan Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah 1936.

Peraturan-peraturan tersebut dipakai pertama kali dalam menyusun anggaran tahun dinas 1937 yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 1937. Dalam penyusunan anggaran keuangan daerah, dibagi dalam 2 bagian (bab) yaitu Dinas Biasa dan Dinas Luar Biasa. Bab I Dinas biasa mengenai pengeluaran terdiri dari 24 bagian, dan penerimaan terdiri dari 6 bagian. Bab II Dinas Luar Biasa mengenai pengeluaran terdiri dari 7 bagian, dan penerimaan terdiri dari 7 bagian. Sedangkan Undang-undang Perimbangan Keuangan Stadsgemeente, baru ditetapkan pada tahun 1939, yaitu dalam Staatsblad Tahun 1939 Nomor 67. Untuk menutupi kekurangan pembiayaan Daerah otonom, dilakukan menurut sistem sluitpost (plafond subsidie). Besarnya subsidi yang diberikan kepada masing-masing daerah tidak didasarkan kepada kebutuhan daerah, melainkan ditentukan atas dasar subsidi tahun lalu dengan tambahan seperlunya sesuai kemampuan keuangan pemerintah pusat. Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa subsidi, maka sisa harus disetor kembali ke pusat.

Dambrink yang memegang jabatan de Burgemeester van Makassar pertama sejak tanggal 15 Agustus 1918, dalam tahun 1927 ia digantikan oleh De Groot. De Groot memegang jabatan de Burgemeester van Makassar selama 4 tahun yaitu sampai dengan tahun 1931, yang dalam masa jabatannya itulah dilakukan sensus penduduk di seluruh Hindia Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1930. Berdasarkan hasil sensus tersebut jumlah penduduk Kota Makassar adalah 84.855 jiwa, sedangkan jumlah penduduk Sulawesi sudah mencapai 4.231.906 jiwa, dan Indonesia 60.727.000 jiwa. Jumlah penduduk Makassar pada tahun 1852 adalah 33.512 jiwa.

Adapun Kerajaan Gowa yang telah dikalahkan oleh Belanda sejak tahun 1906, kemudian dimasukkan kedalam Gemeente Makassar, pada tanggal 1 Juli 1926 pemerintah Belanda membentuk sebuah lembaga pemerintah di Gowa yang disebut “Federasi Gowa” yang mempunyai alat-alat dan rumah tangga sendiri. Lembaga ini dipandang sebagai satu langkah maju ke arah pembentukan pemerintahan dengan merehabilitasi kedudukan raja-raja Gowa dengan kelengkapannya. Dalam bulan September 1926 dilantiklah I-Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling di Jongaya menjadi Kepala Adat Gemeenschap Karuwisi Gowa, sebagai persiapan dalam pembentukan Inlandsche-Rechtgemeenschappen (kesatuan-kesatuan masyarakat hukum) berdasarkan Wet 23 Juni 1925 IS 1925 Nomor 416, yaitu pembentukan pemerintahan dari bumiputera untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Atas dasar Inlandsche-Rechtgemeenschappen (IS 1925) serta desakan dari Volksraad, maka kerajaan Bone dan Gowa direhabilitasi kembali. Untuk merehabilitasi bekas kerajaan Gowa dan kerajaan Bone yang sejak tahun 1905-1906 tidak mempunyai raja, maka Belanda kemudian memulihkan kedua kerajaan itu. Sebagai langkah awal adalah pemulihan kerajaan Bone. Oleh Gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar diperintahkan untuk mencari pewaris atas kerajaan Bone menggantikan La Pawawoi Arung Segeri. Adapun pewaris atas tahta kerajaan Bone menurut lontara adalah La Patotori Petta Datu saudara kembar I-Bunga Sutra (Daeng Bau Petta Riapala) yang dilahirkan pada tahun 1886, anak dari Raja Bone We Banri Gau (Bau Banri) dan I-Bangkung Magguliga Karaeng Popo Aru Palakka saudara Raja Gowa I-Makkulau Karaeng Lembangparang. La Patotori sejak lahir disembunyikan di Barru karena akan dibunuh oleh pamannya sendiri yang tidak menginginkan adanya anak laki-laki keturunan dari Kerajaan Gowa yang akan memerintah di Kerajaan Bone. Setelah La Patotori dewasa, dan merasa dirinya terancam, maka ia berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lainnya, yaitu di Pulau Laiya (daerah Pangkajene dan Kepulauan), Pattingalloang, Sudiang dan terakhir ia menetap di Baraya (di Jalan Kandea). Sampai ia meninggal dunia tidak pernah beristeri dan hanya didampingi anak peliharanya, seorang laki-laki asal Buton. La Patotori dimakamkan di Pekuburan Arab, Makassar.

Atas berita yang diterima oleh Gubernur Sulawesi L.J.J. Karon, kemudian memanggil La Patotori Petta Datu yang berada di Barru dan menyampaikan bahwa akan diangkat menjadi raja di Bone, dan semua harta kekayaan Kerajaan Bone akan diserahkan kepadanya, namun oleh La Patotori menolaknya dan menunjuk sepupunya I-Jo’jo (I-Jonjo) Arung Segeri. Akan tetapi I-Jonjo Arung Segeri juga menolak. Karena I-Jonjo juga menolak, maka La Patotori menunjuk sepupunya I-Mappanyukki yang sedang diasingkan di Pulau Selayar. Pemerintah Hindia Belanda selajutnya menyampaikan hal tersebut kepada I-Mappanyukki dan berjanji akan menyerahkan semua harta kekayaan Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa termasuk barang-barang kebesaran kerajaan yang telah diambil oleh Belanda apabila ia bersedia menjadi Raja Bone.

Tidak lama kemudian I-Mappanyukki dibebaskan dari pengasingannya dan dikembalikan ke rumahnya di Kampung Miri, Jongaya, tempat bekas Istana Ballalompoa. Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 1931 I-Mappanyukki berangkat masuk ke Bone bersama Permaisurinya dan anak-anaknya termasuk keluarga dan kerabat dari Gowa, Suppa, Alitta, Sawitto, Barru guna persiapan pelantikannya menjadi Raja Bone yang ke-32 dan sekaligus penandatangan Korte Verklaring pada tanggal 12 April 1931. Pada waktu pelantikan Raja Bone, I-Mappanyukki diberi gelar Sultan Ibrahim, sedangkan nama jabatan dalam pemerintahan sipil Hindia Belanda disebut Bestuurder van Bone.

Setelah I-Mappanyukki menjadi raja Bone, diangkatlah putranya I-Pangerang Daeng Rani sebagai pemangku hadat Ade Pitue, yaitu Arung Macege yang memegang urusan pemerintahan umum di Bone menggantikan La Pabenteng Daeng Palawa. Dengan diangkatnya La Pangerang menjadi Arung Macege, oleh Pemangku hadat lainnya merasa tidak sopan memanggil Daeng Rani terhadap putra Raja Bone, maka oleh Ketua Ade Pitue To Marilaleng (Petta Pabbicarae) bersepakat mengusulkan kepada Raja Bone I-Mappanyukki untuk mengganti nama I-Pangerang Daeng Rani menjadi I-Pangerang Petta Rani, sesuai dengan gelar bangsawan di kerajaan-kerajaan bugis -ada perbedaan pemberian nama orang Bugis dan orang Makassar, yaitu : laki-laki Bugis nama depan didahului " La " dan perempuan didahului " I ", sedangkan orang Makassar, baik laki-laki maupun perempuan nama depan didahului " I "-.

I-Mappanyukki dilahirkan di Jongaya, Gowa (sekarang wilayah Kota Makassar) pada tahun 1884, adalah putera mahkota Raja Gowa ke-34 I-Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultah Husain Tu Lenguka ri Bundunna dari perkawinannya dengan We Tenripadang Bau Cella Basse Kajuara Arung Alitta, Putri Raja Bone ke 27 La Parenrengi Arumpugi Matinroe ri Aja Benteng.

Setelah empat tahun menjadi Raja Bone, barulah pada tahun 1935 beliau membangun sebuah rumah panggung (bentuk rumah Bugis-Makassar) diatas tanah seluas 4 HA, sebagai rumah kediaman pribadi yang terletak di Jongaya, Gowa (sekarang Jln.Kumala No.160 Makassar) pada jalan yang menghubungkan dari Pa’baeng-baeng menuju Sungguminasa atau berseberangan jalan dengan bekas Istana Ballalompoa yang telah musnah dibakar pada tahun 1905. Bahan bangunan kayu didatangkan dari Suppa dan Bone, sedangkan tukang-tukang kayu berasal dari Alitta dan Suppa. Hiasan ukiran kayu dan lukisan kaca dikerjakan oleh orang Cina Macao yang ada di Makassar. Rumah ini berbentuk soraja atau rumah adat Bone, disinilah beliau dan keluarganya menetap. Rumah ini dilengkapi taman-taman dan kebun disekitarnya -Pada tahun 1957 rumah kediaman I-Mappanyukki dirubah bentuknya dengan memberi tembok batu merah dan membuat kamar-kamar dibawah rumah panggung tersebut-. Adapun rumah I-Mangimangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo juga terletak di Kampung Miri, Jongaya, jalan menuju Maccini Sombala yang berdekatan dengan rumah I-Batari Arung Barru.

Burgemeeser Makassar kemudian mengalami penggantian dan masing-masing hanya memangku jabatan selama satu tahun yaitu berturut-turut G.H.J.Beikenkamp (1931-1932), Ir.F.C.van Lier (1932-1933) dan Ch.Ter Laag (1933-1934). Dalam masa jabatan G.H.J.Beikenkamp yaitu pada tahun 1931 Lambang Kota Makassar ditetapkan dalam Verordening tot vaststelling van het wapen der Gemeente Macassar van 30 Juni 1931 afgekondigd in het E.B ddo, 10 Februari 1932 Nomor 7 (Javasche Courant Nomor 11). Lambang Kota Makasssar, melambangkan 2 ekor rusa berhadapan dan ditengahnya terdapat pohon kelapa dan pedang serta lambang mahkota (kroon) Belanda.

Selanjutnya dalam tahun 1934 J.Leewis diangkat menjadi Burgemeester (Walikota) Makassar menggantikan Ch.H.Ter Laag. Sedangkan Ch.H.Ter Laag diangkat sebagai Hoofd van de Afdeeling Bestuurszaken der Buiten-Gewesten (Kepala urusan administrasi departemen luar Pulau Jawa dan Madura) di Batavia (Jakarta). Dua tahun setelah J.Leewis diangkat menjadi Burgemeester (Walikota) Makassar, ia kemudian digantikan oleh H.F.Brune pada tahun 1936 yang sebelumnya adalah Burgemeester Manado.

Tahun 1936, Ch.H.Ter Laag (1936-1941) kemudian diangkat menjadi Residen Makassar menggantikan L.M.Swaab (1933-1936).
Wilayah Residen van Makassar terdiri dari 8 residen di Sulawesi Selatan dan Tenggara (berdasarkan Administratieve Indeeling - Klasifikasi Administrasi, 1901), yaitu:
  1. Afdeeling Makassar meliputi onder-afdeeling Makassar, Pangkajene, Maros, dan Pulau-pulau Sepermonde, dengan ibukotanya di Makassar.
  2. Afdeeling Sungguminasa meliputi onder-afdeling Gowa, Jeneponto, Takalar, dengan ibukotanya di Sungguminasa.
  3. Afdeeling Bonthain meliputi onder-afdeeling Bonthain, Bulukumba, Sinjai, dan Selayar, dengan ibukotanya di Bonthain.
  4. Afdeeling Bone meliputi onder-afdeeling Bone Utara, Bone, Bone Selatan, Soppeng, dan Wajo, dengan ibukotanya Watampone.
  5. Afdeeling Luwu meliputi onder-afdeeling Palopo, Makale, Rantepao, Masamba, Malili, dan Kolaka, dengan ibukotanya di Palopo.
  6. Afdeeling Pare-Pare meliputi Pare-pare, Sidenreng Rappang, Barru, Pinrang, dan Enrekang, dengan ibukotanya di Pare-Pare.
  7. Afdeeling Mandar meliputi onder-afdeeling Majene, Balangnipa-Binuang, Binuang dan Pitu Ulunna Salo, Mamuju, dengan ibukotanya Majene.
  8. Afdeeling Buton dan Laiwui meliputi onder-afdeeling Butung, Muna, Pulau Tukangbesi, dan Kendari, dengan ibukotanya Bau-bau.

Pada tanggal 25 Mei 1938 dibentuklah Groote Oost, penggabungan dari beberapa residen yang diperintah oleh seorang gubernur. Wilayah Groote Oost meliputi:
  1. Celebes en Onderhoorigheden (Macassar), termasuk Celebes selatan dan pulau-pulau sekitarnya;
  2. Bali dan Lombok (Singaraja);
  3. Menado (Menado), termasuk semua Celebes Utara;
  4. Maluku (Ambon), termasuk Maluku, New Guinea Barat, dan pulau-pulau kecil seperti Wetar dan Aru;
  5. Timor en Onderhoorigheden (Kupang), termasuk Timor Barat dan Kepulauan Sunda Kecil lainnya.

Untuk menjalankan pemerintahan di Groote Oost, ditunjuklah seorang pejabat yang disebut Pembesar Bagian Timur (Groote Oost) dengan Gubernur pertama adalah GAW Ch. de Haze Winkelman yang berkedudukan di Makassar sebagai ibukota. Sedangkan Komandan Militer KNIL Celebes dan Manado juga berkantor di Makassar yang dikomandoi oleh Luitenant-Kolonel A.W.Allirol. Pada tahun 1936 alun-alun Makassar yang digunakan bendi-bendi parkir menunggu penumpang di Hoge Pad atau depan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat Immanuel Makassar dan Post en Telegraaf Kantoor (Kantor Pos, Telepon, dan Telegram - PTT) di Gouverneurslaan (sekarang Jln. Balaikota) dibangun Kantor Residen van Makassar (sekarang Kantor Walikota Makassar).

Pembentukan Raad van Justitie di Hindia Belanda hanya terbatas pada kota-kota di Batavia, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan dan Padang. Raad van Justitie ini adalah forum previlegiatum, diantaranya untuk raja-raja pribumi dan selanjutnya memeriksa putusan-putusan Residentiegerecht dalam pemeriksaan ulangan dan pemeriksaan banding. Di Makassar yang menjadi President van den Raad van Justitie Makassar adalah Mr.A.M.Z.Westrik. Salah seorang penduduk bumiputera yang telah menduduki jabatan adalah Abdoellah Daeng Mapoedji Lid van den Volksraad (Anggota Dewan) dan Hoofddjaksa, bersama-sama dengan Lanto Dg.Pasewang yang juga adalah Jaksa di Makassar.

Sebagaimana disinggung dalam Bab II mengenai kedatangan orang-orang Cina di Makassar dan diberikan tempat oleh VOC di sebelah utara Fort Rotterdam, berhubung orang-orang Cina banyak membantu Pemerintah Belanda, maka diangkatlah pemimpin orang-orang Cina dan diberikan pangkat Kapten dan Luitnent. Salah satu pemimpin orang-orang Cina yang diangkat pada tahun 1930 dan diberi pangkat Majoor der Chineezen adalah Thoeng Liong Hoei tabg diangkat lannsung oleh Ratu Belanda, Wilhelmina. Sebenarnya pemberian pangkat terhadap orang-orang Cina di Hindia Belanda kecuali Batavia (Jakarta) sudah dihapuskan sejak tahun 1934. Thoeng Liong Hoei ini mempunyai hubungan yang sangat baik terhadap Pemerintah Hinida Belanda maupun Pemerintah Inggeris dan termasuk salah satu orang terkaya di Hindia Belanda yang memiliki kapal laut yang bebas berlayar sampai ke Eropa (Inggeris dan Belanda).

Sejak kekalahan kerajaan Gowa pada tahun 1906 dengan meninggalnya Raja Gowa I-Makkulau Karaeng Lembangparang, maka kerajaan Gowa diperintah langsung oleh Gouberneur Celebes di Makassar dengan menempatkan kontrolir di Sungguminasa. Kemudian pada tahun 1926 dibentuklah Federasi Gowa, yang selanjutnya susunan pemerintahan kerajaan Gowa, adalah:
  1. Ondeafdeeling Gowa, dikepalai oleh seorang Controller (Belanda) yang dibantu oleh seorang Adspirant Controller dan tiga orang Pamong-Praja Bumiputera yang disebut HBA (Hulp-Bestuur Assistent) dan AIB (Assistent Indlands Bestuur).
  2. Federasi Gowa; dikepalai oleh I-Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling.
  3. Tigabelas buah Adatgemeenschap, yaitu:
    1. Mangasa, dikepalai oleh seorang Gallarang
    2. Tombolo, dikepalai oleh seorang Gallarang
    3. Borongloe, dikepalai oleh seorang Gallarang
    4. Karuwisi, dikepalai oleh seorang Karaeng
    5. Pattallassang, dikepalai oleh seorang Karaeng
    6. Bori’sallo, dikepala oleh seorang Karaeng
    7. Parigi dikepalai seorang Karaeng
    8. Mamuju, dikepalai seorang Karaeng
    9. Limbung, dikepalai seorang Hulp Bestuur Assistent
    10. Bontonompo, di kepalai seorang Karaeng
    11. Malakaji, dikepalai seorang Arung
    12. Pao, dikepalai seorang Arung
    13. Kindang, dikepalai seorang Karaeng.

I-Tjoneng Karaeng Manjalling dilantik menjadi Tumaila’lang Lolo (Penasehat Muda) Kerajaan Gowa pada tahun 1936, yang sebelumnya adalah Kepala Adat Gemeenschap Karuwisi. Dalam pelantikan itu turut dihadiri oleh Raja Bone I-Mappanyukki, Karaeng Mandalle, Arung Barru, dan Karaeng Riburanne. Pelantikan dilaksanakan di rumah I-Cincing Karaeng Lengkese di Kampung Kawa, Jongaya.

Untuk memulihkan kembali kerajaan Gowa yang sejak tahun 1906 tidak mempunyai raja, maka ditunjuklah I-Mangimangi Karaeng Bontonompo, saudara dari I-Makkulau Karaeng Lembangparang (Raja Gowa ke 34) untuk dilantik menjadi Raja Gowa ke-35, namun ditolak oleh I-Mangimangi berhubung karena Kerajaan Gowa tidak memiliki lagi harta kekayaan termasuk barang-barang kebesaran Kerajaan Gowa diambil oleh Tentara Belanda. I-Mappanyukki menyampaikan kepada I-Mangimangi bahwa barang-barang kebesaran Kerajaan Gowa telah diserahkan sebagian oleh Belanda kepadanya dan akan diserahkan pada saat pelantikan. Atas saran dari kemanakannya I-Mappanyukki, maka I-Mangimangi akhirnya menerima. Untuk itu dibuatlah Korte Verklaring yang ditandatangani oleh I-Mangimangi Karaeng Bontonompo pada tanggal 30 Nopember 1936 yang kemudian disyahkan oleh Gouverneur Generaal tanggal 31 Desember 1936.

Pada tanggal 4 Januari 1937 hari Senin jam 13.00 siang I-Mangimangi Karaeng Bontonompo dilantik menjadi Raja Gowa ke-35 dan diberi gelar Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin. Pelantikan dilakukan oleh Residen Makassar, Ch.H. ter Laag dengan memasangkan Mahkota Kerajaan Gowa diatas kepala I-Mangimangi. Ch.H. ter Laag didampingi oleh Asisten Residen G.A.Bosselaar, dan Controleur (Kontrolir) K.E. Breslau. Setelah pelantikan, I-Mangimangi mengucapkan sumpah dengan mengacungkan keris pusaka Kerajaan Gowa ke atas dibawah payung kebesaran yaitu: Payung ubu-uburru dan Payung La’lang Sipue. Dalam pelantikan ini tidak ikut serta permaisurinya. Pelantikan Raja Gowa diadakan di Pallantikang, Sungguminasa menurut adat kerajaan Gowa dan dihadiri Raja-raja dari Luwu, Soppeng, Wajo, Lima Adjatapparang, Lima Massenrempulu, Tallu Batupappa, Tuju Baba Binanga, dan Sultan Buton Muhammad Hamidi (1928-1937), termasuk Raja Bone I-Mappanyukki yang selalu mendampingi I-Mangimangi.

I-Mangimangi Karaeng Bontonompo sebelum diangkat menjadi Raja Gowa, pada tahun 1936 membangun sebuah Istana Raja Gowa di Sungguminasa yang disebut Ballalompoa (artinya Rumah Besar). Rumah ini dikerjakan oleh ahli tukang-tukang Cina Makao yang berdomisili di Makassar. Disinilah beliau menetap dan menjalankan pemerintahan Kerajaan Gowa sampai meninggal dunia pada tahun 1946 yang kemudian diberi gelar Tuminanga ri Sungguminasa.

Dalam perkembangan selanjutnya, kedudukan bestuurende landschappen yang ada di Sulawesi Selatan yang terikat dengan korte verklaring (pernyataan pendek) diatur lebih lanjut dalam Zelfbestuursregelen 1938 tanggal 14 September 1938 (Staatsblad 1938 Nomor 529).

Pada tanggal 1 Januari 1939 Gemeente Makassar ditingkatkan statusnya menjadi Stadsgemeente (Kotapraja) Makassar berdasarkan Bestuurshervorming. Decentralisatie Buitengewesten "Stadsgemeente-ordonnantie Buitengewesten" (Staatsblad 1938 Nomor 131 tanggal 10 Maret 1938 ditandantangani oleh Van den Bussche (Besluit van den Gouverneur-Generaal tanggal 10 Maret 1938 Nomor 27) jo. Bestuurshervorming. Decentralisatie. Groote Oost. "Instelling van de stadsgemeente Macassar" (Staatsblad 1938 Nomor 718 tanggal 30 Desember 1938), ditandatangani oleh A.W.L. Tjarda van Starkenborgh, (Besluit van den Gouverneur-Generaal tanggal 30 Desember 1938 Nomor 10), dimana Pemerintah Stadsgemeente Makassar, terdiri dari :
  1. Gemeente Raad (Dewan Kotapraja),
  2. College van Burgemeester en Wethouders (BPH Kotapraja),
  3. Burgemeester (Walikota).
    1. Pembentukan Dewan Pemerintah Daerah (BPH) dilakukan mengingat pemerintahan harus collegiall. Wilayah-wilayah yang masuk Stadsgemeente Makassar meliputi Onder-afdeeling Makassar dan Pulau-pulau Lae-lae, Samalona dan Moreaux (sekarang Pulau Kayangan).
    2. Wilayah Kota Makassar meliputi 4 (empat) distrik yang dikepalai oleh kepala distrik dan gallarang, masing-masing:
      • Kepala Distrik Makassar, adalah Mas Nur Alim (ayah dari M.Yunus Dg.Mile).
      • Kepala Distrik Wajo, adalah Baso Dg.Malewa.
      • Gallarang Ujung Tanah adalah M.Saleh Dg.Mattayang.
      • Gallarang Mariso adalah Muh.Saleh Dg.Sila.

Bersamaan dengan pembentukan Stadsgemeente Makassar, diserahkan pula urusan-urusan yang diatur dalam Staatsblad 1938 Nomor 719 tanggal 30 Desember 1938 (Besluit van den Gouverneur-Generaal tanggal 30 Desember 1938 Nomor 11). Urusan yang diserahkan meliputi Stadsgemeente Medan, Palembang, Pematang-Siantar, dan Makassar dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1939. Adapun urusan-urusan yang diserahkan kepada empat Stadsgemeente, ditetapkan dalam:
  1. Overdrachtsordonnantie Openbare Werken Buitengewesten (Staatsblad 1937 Nomor 509).
  2. Overdrachtsordonnantie Onderwijs Buitengewesten (Staatsblad 1937 Nomor 511).
  3. Overdrachtsordonnantie Veeartsenijkundige Dienst Buitengewesten (Staatsblad 1937 Nomor 512).
  4. Ordonnantie tot wijziging van het Reglement op de Veeartsenijkunde Overheidsbemoeienis en de Veeartsenijkundige Politie (Staatsblad 1937 Nomor 513).
  5. Overdrachtsordonnantie Volksgezondheid Buitengewesten (Staatsblad 1937 Nomor 520).
  6. Ordonnantie tot nadere wijziging van de “Epidemie-ordonnantie” (Staatsblad 1937 Nomor 521).
  7. Hinder Ordonantie (Undang undang Ganggunan) (Staatsblad 1926 Nomor 226, terakhir dirubah dengan (Staatsblad 1940 Nomor 450). Undang-undang ini adalah peraturan yang mengatur jenis perizinan yang erat hubungannya dengan pencemaran lingkungan hidup.

Sumber-sumber penerimaan yang menjadi kewenangan sampai perubahan status menjadi Stadsgemeente Makassar dan telah ditetapkan dalam Javasche Courant, adalah:
  • Peraturan pasar (Passer Verponding), ditetapkan sejak tanggal 7 Juli 1925 (Javasche Courant, tanggal 21 Agustus 1925 Nomor 67).
  • Peraturan penggunaan sementara tanah-tanah (Makassarche Terroingebrulk-verordening), tanggal 18 Maret 1932, diumumkan dalam Extra Bijvoegsel, tanggal 24 Mei 1932 Nomor 21 (Javasche Courant Nomor 41).
  • Peraturan pelelangan ikan (Verordening tot Regeling van de Gemeente visveiling to Makassar), tanggal 14 Juli 1936 diumumkan dalam Extra Bijvoegsel, tanggal 25 Agustus 1936 Nomor 44.
  • Uang-uang pemotongan, (Verordening op het slachten en keuren van vee en vlessch en den handel in clessch in de Gemeente Makassar) diatur dalam Makassarsche slachtverordening tanggal 19 April 1937; diundangkan dalam Extra Bijvoegsel tanggal 25 Mei 1937 Nomor 28 (Javasche Courant No. 41).
  • Peraturan keur (Verordening op het vlachten en keuren van vee en vlaesch en den handel in vleech in de Gemeente Makassar), ditetapkan tanggal 19 April 1937, diumumkan dalam Extra Bijvoegsel tanggal 25 Mei 1937 Nomor 28 (Javasche Courant Nomor 41).
  • Peraturan pajak reklame (Makassarsche Reklame Verordening), ditetapkan tanggal 19 Mei 1939 diumumkan dalam Extra Bijvoegsel tanggal 4 Juli 1939 (Javasche Courant Nomor 53).
  • Pajak Potong yang ditetapkan dalam Staatsblad 1936 Nomor 671, kembali diperbaharui dengan Staatsblad 1938 Nomor 174.

Untuk pemungutan retribusi pelelangan ikan di Makassar terdapat dua tempat yaitu: Pasar Ikan yang berlokasi di Jln.Pasar Ikan dan satunya lagi berlokasi di Paotere. Menurut cerita dari masyarakat bahwa Paotere sebelum tahun 1920 telah didiami oleh beberapa orang Mandar yang mempunyai keahlian membuat tali, sehingga tempat ini menjadi perdagangan tali yang dapat ditukar dengan hasil penangkapan ikan, khususnya pelaut dari Turatea, sehingga pada tahun 1920 tempat ini menjadi suatu tempat perdagangan ikan dan tempat berlabuhnya perahu-perahu dari pulau-pulau sekitar Makassar untuk memperdagangkan hasil penangkapan ikannya, sampai akhirnya tempat ini disebut kampung Paotere yang mempunyai pelabuhan perahu dan pasar ikan.

Peraturan pasar (Passer Verponding) yang ditetapkan sejak tanggal 7 Juli 1925 dalam de Javasche Courant tanggal 21 Agustus 1925 Nomor 67 terdiri dari 47 Artikel (pasal) ditandatangani oleh de Burgemeester Dambrink, disusun oleh de Gemeenteraad van Makassar (Dewan Kota Makassar) pada Artikel 8 disebutkan:
  • Yang menggunakan bangunan dalam pasar untuk tiap petak sebulan serendah-rendahnya 10 sen dan setinggi-tingginya 50 sen, dengan mengambil pertimbangan luas petak dan letaknya bangunan.
  • Yang menggunakan tempat pelataran pasar di luar bangunan, sewa tempat sehari serendah-rendahnya 10 sen dan setinggi-tingginya 30 sen, dengan pertimbangan luasnya tempat dan bagian pelataran.

Pasar-pasar tradisional di Makassar adalah: Pasar Butung, Pattunuang, Baru, Lojia, Parang, dan Parang-Layang. Diantara pasar-pasar tersebut yang paling tinggi penghasilannya adalah Pasar Butung yang dibangun pada tahun 1917, yang pada tahun 1941 jumlah penerimaan mencapai f 3.975,46 dari total f 9.277,49.

Adapun pasar-pasar tradisional di Gowa yang berbatasan dengan Kota Makassar yang telah berdiri jauh sebelum kekalahan Kerajaan Gowa pada tahun 1906, adalah Pasar Jongaya, Sambungjawa, Mallengkeri, Karuwisi, Rappocini, dan Barombong (tempat pasar-pasar ini, sekarang wilayah Kota Makassar). Pasar-pasar ini adalah salah satu sumber penghasilan bagi raja yang ditangani seorang pejabat disebut jannanga pasara. Besarnya cukai pasar yang dipungut berkisar 5% - 10%. Penyelenggaraan pasar diatur secara bergiliran lima hari sekali.

Pada awal tahun 1940 (1940-1945) berdiri pula pasar darurat di sebelah timur pekuburan Cina Pattunuang, yang kemudian disebut Pasar Cinayya (Pasar Cina), karena sebagian besar pasar darurat ditempati berjualan orang-orang Cina dan Melayu yang bertempat tinggal disekitar tempat itu. Pasar inilah kemudian menjadi Pasar Sentral pada tahun 1964.

Sedangkan bioskop-bioskop yang sudah ada di Makassar adalah:
  • Bioskop Sirene (sekarang Bioskop Artis).
  • Bioskop Luxoor (disebelah barat lapangan Karebosi berdekatan dengan Hotel Empress).
  • Bioskop Since kemudian dirubah menjadi Bioskop Gembira (disebelah barat lapangan Karebosi yang berdekatan dengan Bioskop Empress).
  • Bioskop Empress.
  • Bioskop Luexazin (sekarang JalanTimor).

Selain tempat hiburan, pembangunan dibidang kesehatan mulai pula menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Selain rumah sakit militer di Hospital Weg yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 dan disebut Militaire Hospital, dalam tahun 1938 ada dua rumah sakit yang dibangun yaitu:
  • Rumah Sakit Labuang Baji. Rumah Sakit ini didirikan oleh "Zending Gereja Gerofermat", diresmikan pada tanggal 12 Juni 1938 dengan kapasitas 25 Tempat Tidur. Direktur pertama adalah dr. On Yang Hong
  • Rumah Sakit Katolik Stella Maris (Rooms Katoliek Ziekenhuis) mulai dibangun pada 8 Desember 1938 oleh Kongregasi Suster JMJ dengan tujuan utama "Memberikan pelayanan kepada mereka yang belum beruntung, yakni orang-orang kecil, yang miskin, yang sederhana". Rumah sakit ini diresmikan pada 22 September 1939 dengan kapasitas 40 tempat tidur dan pelayanan yang masih sangat sederhana

Kedua rumah sakit tersebut mendapat subsidi dari pemerintah Stadsgemeente yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setelah Jepang menguasai Kota Makassar, tidak ada lagi subsidi.

Stadsgemeente-ordonnantie Buitengewesten Staatsblad 1938 Nomor 131 kemudian mengalami perubahan, terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 287 tanggal 28 Juni 1940.

Berdasarkan Zelfbestuursregelen 1938 yang diatur dalam Keputusan Gouverneour General Nomor 29 tanggal 14 September 1938 (Staatsblad 1938 Nomor 529), beberapa Swapraja (zelfbestuur) telah dibentuk di Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 1939, yaitu:
  1. Gowa
  2. Barru, Tanete dan Soppeng Riaja
  3. Suppa dan Mallusetasi
  4. Rappang-Sidenreng
  5. Sawitto, Batulappa dan Kassa
  6. Soppeng
  7. Wajo
  8. Bone
  9. Luwu
  10. Tana Toraja
  11. Mandar
  12. Sinjai (wilayah Gowa)
  13. Bonthain
  14. Bulukumba
  15. Sinjai (wilayah Bone).

Kemudian dengan Ketetapan Gubernur Timur Besar tanggal 24 Pebruari 1940 Nomor 21 (Bijblad Nomor 14377), swapraja-swapraja tersebut dirubah menjadi 7 afdeeling (daerah administratif) yang membawahi beberapa onder-afdeeling. Ketujuh afdeeling itu, adalah:
  1. Afdeeling Makassar meliputi onder-afdeeling Pangkajene, Maros, Gowa, Jeneponto, Takalar, dan Pulau-pulau Sepermonde, dengan ibukotanya di Sungguminasa.
  2. Afdeeling Bonthain meliputi onder-afdeeling Bonthain, Bulukumba, Sinjai, dan Selayar, dengan ibukotanya di Bonthain.
  3. Afdeeling Bone meliputi onder-afdeeling Bone Utara, Bone, Bone Selatan, Soppeng, dan Wajo, dengan ibukotanya Watampone.
  4. Afdeeling Luwu meliputi onder-afdeeling Palopo, Makale, Rantepao, Masamba, Malili, dan Kolaka, dengan ibukotanya di Palopo.
  5. Afdeeling Pare-Pare meliputi Pare-pare, Sidenreng Rappang, Barru, Pinrang, dan Enrekang, dengan ibukotanya di Pare-Pare.
  6. Afdeeling Mandar meliputi onder-afdeeling Majene, Balangnipa-Binuang, Binuang dan Pitu Ulunna Salo, Mamuju, dengan ibukotanya Majene.
  7. Afdeeling Buton dan Laiwui meliputi onder-afdeeling Muna, Pulau Tukangbesi, dan Kendari, dengan ibukotanya Bau-bau.

D. PEMERINTAHAN DESA


Pemerintahan Desa yang sejak lama menjalankan pemerintahannya berdasarkan tradisi ditiap-tiap Desa, diatur dalam Regeerings-Reglement 1854 Pasal 71, ditentukan bahwa Desa berhak dan berkuasa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan berhak memilih kepalanya sendiri. Pemerintah Hindia Belanda tidak memasukkan struktur desa ini dalam organisasi kepegawaian negeri. Prinsip bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam pemerintahan desa. Hal ini termuat dalam Inlandsche Gemeente Ordonnantie Java en Madura - IGO (Staatsblad 1906 Nomor 83) khusus untuk Jawa dan Madura, kecuali di daerah swapraja Yogyakarta dan Surakarta.

Akan tetapi agar ada ketertiban dan keamanan, maka dalam IGO disebutkan bahwa perlu ada pengawasan terhadap Desa. Salah satu hal yang harus diawasi adalah keputusan-keputusan Desa. Keputusan Desa yang dapat dianggap bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh College van Gecomminteerden (Dewan Eksekutip Harian pada Kabupaten). Ketentuan ini kemudian dicabut karena banyaknya kritik dari para ahli hukum dan politisi dalam Volksraad. Sejalan dengan itu keluar insruksi Gubernur General untuk tidak melanggar hak azasi Desa.

Setelah IGO lahir maka Desa dijadikan organisasi formal yang dengan jelas ditentukan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Akan tetapi IGO ini hanya bersifat memberi pengakuan saja terhadap eksistensi Desa dan pengukuhan terhadap pemerintahannya. Jadi IGO ini bukan membentuk Desa seperti Propinsi yang dibentuk dengan ordonansinya, melainkan hanya pengakuan adanya Desa, serta mendudukkannya secara formal dan mengakui hak dan kewenangan otonominya.

Dalam mengurus rumah tangganya sendiri Kepala Desa senantiasa harus bermusyawarah dengan tua-tua dan pamong Desa lainnya. Tugas-tugas dalam mengurus rumah tangganya sendiri tidak ditegaskan secara terperinci karena segala sesuatunya didasarkan kepada adat.

Urusan-urusan yang termasuk rumah tangga Desa antara lain:
  1. Mengurus perairan, mengawasi tanggul-tanggul dan memperbaiki secara gotong royong.
  2. Mengurus dan memperbaiki jalan-jalan dan jembatan yang ada di Desa, serta memelihara harta kekayaan desa antara lain tanah-tanah desa, tanah wakaf, kuburan, mesjid, dan pasar-pasar.
  3. Mengurus pengelolaan kas Desa.

Disamping tugas-tugas tersebut, Kepala Desa juga diberikan tugas dari pemerintah pusat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum yang berwewenang melakukan tugas-tugas kepolisian berdasarkan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 (Bagian II Titel I) meliputi bidang preventieve politie dan repressieve politie, serta tugas-tugas dalam rangka kesejahteraan umum yang diterimanya melalui Camat.

Adapun peraturan yang mengatur tentang pemerintahan Desa dapat dibedakan ketentuan untuk daerah Jawa dan Madura, dan daerah seberang (buitengewesten) atau luar Jawa dan Madura yang dijalankan sesuai hukum adat yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:
  1. Di Jawa dan Madura diatur dalam Inlandsche Gemeente Ordonnantie Java en Madura - IGO (Staatsblad 1906 Nomor 83) tanggal 3 Pebruari 1906, berturut-turut diubah dengan Staatsblad 1910 Nomor 591, Staatsblad 1913 Nomor 235, Staatsblad 1919 Nomor 217, Staatsblad 1925 Nomor 378, Staatsblad 1928 Nomor 295, Staatsblad 1929 Nomor 227, terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 485. Ordonnantie ini kemudian dirubah seluruhnya menjadi Desa Ordonnatie (Staatsblad 1941 Nomor 356), berhubung dengan pecahnya Perang Dunia II ordonnantie ini tidak dapat dilaksanakan.
  2. Reglement op de verkiezing, de schorsing en het ontslag van de hoofden der Inlandsche Gemeenten op Java en Madura (Staatsblad 1907 Nomor 212)
  3. Nieuwe regelen omtrent de splitsing en samenvoeging van Dessa's op Java en Madura met uitzondering van de Vorstenlanden (Bijblad Nomor 9308).
  4. Di luar Jawa dan Madura diatur dalam Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten - IGOB (Staatsblad 1938 Nomor 490 berhubung dengan Staatsblad 1938 Nomor 681).
  5. Hoogere Inlandsche Verbanden Ordonnantie Buitengewesten (Staatsblad 1931 Nomor 507).

Perbedaan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Desa-desa di luar Jawa dan Madura, ada tiga, yaitu:
  1. Di Jawa dan Madura tiap akhir triwulan Kepala Desa membuat Anggaran Belanja Desa (Begrooting Desa) berdasarkan peraturan Bupati, di luar Jawa dan Madura tidak ada anggaran Desa.
  2. Di Jawa dan Madura, kerja bakti dilakukan oleh warga desa untuk kepentingan umum. Di luar Jawa dan Madura, juga terdapat kerja bakti yang apabila tidak ikut serta dalam kerja bhakti bisa membayar sumbangan untuk distor ke Kas Desa.
  3. Di Jawa dan Madura, disediakan tanah bengkok bagi Kepala Desa, di luar Jawa dan Madura tidak disediakan tanah bengkok.
History of Makassar City, Indonesia.
Terakhir diperbarui: 11 Juni 2016

13 komentar :

  1. Terima kasih atas tulisannya, kami mendapat referensi atas tulisan ini.Dimana Kapitan Makassar,Mas Nur Alim merupakan kakek buyut kami, Mas Nur Alim menikah dengan Aminah Dg Ampa, melahirkan M.Yunus Mile(pernah jd Walikota Makassar),yang saudara bungsunya kakek kami M.Amin Dg Sirua(pernah menjadi KPN Mamuju).terima kasih sekali lagi

    BalasHapus
  2. Maaf koreksi :
    - RA. Ratnaningsih adalah istri ke 7 dari 8 istri Pangeran Diponegoro, bukan Permaisuri;
    - Permaisuri Pangeran Diponegoro ada 2 orang :
    - Permaisuri ke 1 : istri ke 2 bernama RA. Supadmi / BRAy. Retnakusuma
    - Permaisuri ke 2 : istri ke 5 bernama RA. Antawirya / BRAy. Maduretno

    Terimakasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sdr. Muhammad Gitar Ramadhan.
      Istilah "Permaisuri" yang saya tulis adalah berdasarkan keterangan dari cucu beliau, Muh.Saleh P.Diponegoro. Terima kasih atas koreksinya,

      Hapus
    2. terima kasih atas infonya... afandi pabokongi

      Hapus
  3. Peristiwa sejarah masa lalu terjadi karena Stuasi dan kondisi saat itu memang demikian, kita ambil hikmahnya saja dan menilainya dengan bijaksana.

    BalasHapus
  4. Maaf oak mohon infonya sejak kapan onder ofdeeling pitu ulunna salu (ofdelung mandar) berubah menjadi onder ofdeling mamasa.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tolong kirim nama Email-nya, jawaban detailnya melalui Email. Terima kasih

      Hapus
  5. Correctie : Letak bioscoop Sirene bukan yg sekarang biscoop Artis, teta[pi disebelah utaranya. Persis pojokan jl.G.Lompo battang dan Jl.G. Bulusaraung.

    BalasHapus
  6. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  7. Numpang tanya, silsilah keturunan raja gowa ke 32 dari web dibawah ini apakah benar?sampai ada keturunan di daerah jawa barat (bogor)
    http://id.rodovid.org/wk/Orang:628350
    Terima Kasih

    BalasHapus
  8. "sesuai dengan pejelasan Bapak di atas bahwa berdasarkan ketetapan Gubernur Timur Besar Tanggal 24 pebruari 1940 No. 21 (Bijblad Nomor 14377) di mana swapraja - swapraja tersebut di rubah menjadi 7 Abdeeling (daerah administratif) yang membawahi beberapa Onder Afdeeling" khusus untuk onder afdeeling Bonthain meliputi : Bonthain, Bulukumba, Sinjai, dan Selayar yang saya ingin tanyakan masih adakah daftar nama yang menjadi controoliur yang menjabat pada waktu itu dan khusus untuk daerah Bulukumba masih adakah daftar nama yang menjadi adatgemenschaap atau kepala Distrik pada waktu itu mohon jawabannya dan mohon maaf kalau bahasa belandanya salah

    BalasHapus
    Balasan
    1. Setelah Tentara Jepang menguasai Indonesia (1942-1945), sistem pemerintahan Daerah juga berubah. Sesudah Kemerdekaan RI, Belanda menguasai kembali Sulawesi Selatan dan membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) disertai aturan2 pelaksanaannya.
      Silahkan buka Bab V V. SESUDAH PROKLAMASI REPUBLIK INDONESIA (17-8-1945) https://nurkasim49.blogspot.co.id/2011/12/v.html

      Hapus
    2. Dimana letak pasti sekolah belanda, dan perguruan taman siswa..

      Hapus

Terima kasih atas kunjungan Anda,
Mohon memberikan komentar guna kesempurnaan Blog ini.