Showing posts with label VI. PERLUASAN KOTA MAKASSAR. Show all posts
Showing posts with label VI. PERLUASAN KOTA MAKASSAR. Show all posts

Tuesday, December 27, 2011


VI. PERLUASAN KOTA MAKASSAR


A. PERLUASAN SERTA PERUBAHAN NAMA KOTA MAKASSAR MENJADI KOTA UJUNG PANDANG

Kota Makassar sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan serta kota pelabuhan yang penting di bagian timur Indonesia. Luasnya hanya ± 21 km² dengan jumlah penduduk 432.242 jiwa pada tahun 1970, yang berarti mempunyai kepadatan penduduk sebesar 20.582 jiwa/km. Suatu angka yang relatif terpadat diseluruh dunia pada waktu itu. Untuk itulah diperlukan pemekaran serta perluasan wilayahnya dengan mengambil beberapa Desa dari kabupaten tetangganya yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dan Kabupaten Maros.

Setelah diadakan survey baik dari Pemerintah Pusat, maupun dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, pada tahun 1970 Walikotamadya Makassar H.M.Dg.Patompo membentuk tim yang bertugas bersama-sama dengan tim dari Propinsi Sulawesi Selatan untuk mengadakan pembicaraan rencana perluasan Kota Makassar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Rencana perluasan mendapat persetujuan dari masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Pangkajene dan Kepulauan yang dituangkan dalam surat keputusan dari masing-masing Kabupaten tersebut, yaitu :
  • Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tanggal 14 April 1971, Nomor 1/DPRD/1971.
  • Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros tanggal 13 April 1971, Nomor 5/Kpts/DPRD/IV/1971.
  • Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 14 April 1971, Nomor 07/DPRD/1971.

Dengan dasar persetujuan-persetujuan itu, diusulkanlah rencana perluasan dan sekaligus perubahan nama Kota Makassar menjadi Kota Ujung Pandang kepada Presiden RI melalui Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan untuk ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah.
Perluasan Kota Ujung Pandang
Rapat perluasan Kota Ujung Pandang,
Bupati Maros, Bupati Pangkep, Walikota Makassar
Bupati Gowa, dan Bupati Takalar,
bertempat di ruang rapat Balai Kota, Ujung Pandang.

Rencana perubahan nama Kota Makassar sudah mulai dijajaki sejak tahun 1964 dalam Sidang Paripurna DPRD-GR Kotapraja Makassar yang dituangkan dalam Keputusan DPRD-GR Kotapraja Makassar Nomor 29/DPRD-GR tanggal 24 September 1964. Keputusan yang diambil oleh Pimpinan DPRD mengenai perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang pada waktu itu sudah dipertanyakan oleh masyarakat dan beberapa kalangan, khususnya dari sejawaran dan cendekiawan, mengingat Kota Makassar sudah terkenal kesegala penjuru sejak abad XIV, sehingga perubahan nama Kota Makassar ditunda. Yang menjadi salah satu pertimbangan untuk perubahan nama Kota Makassar, adalah masyarakat pada umumnya di daerah Sulawesi Selatan menyebut Makassar dengan Ujung Pandang atau Jumpandang.

Sambil menunggu penetapan perluasan dan perubahan nama Makassar melalui Peraturan Pemerintah, dalam tahun 1971 itu juga diadakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang kedua sejak Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksanaan Pemilihan Umum 1971 sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1968, namun tertunda hingga tanggal 3 Juli 1971. Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1971 diikuti oleh 10 kontestan yaitu 9 Partai Politik dan 1 Golongan Karya, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Mei 1970 dengan Keputusan Presiden Nomor 43, yaitu partai politik yang pada saat pemilihan umum sudah ada dan diakui serta mempunyai wakil di DPRD/ DPRD. Sebagai dasar dari pelaksanaan Pemilihan Umum adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tanggal 17 Desember 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat (LN Tahun 1969 Nomor 58; TLN Nomor 2914). Adapun sistem pemilihan anggota DPRD yang digunakan adalah system perwakilan berimbang dengan stelsel daftar yaitu besarnya/ kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD adalah sejauh mungkin berimbang dengan besarnya dukungan dalam masyarakat pemilih. Sistem Pemilihan Umum, pada azasnya ada dua macam, yaitu:
  • Pemilihan pemilihan umum proporsional (sistem pemilihan umum menurut suara berimbang: proportional representation/P.R, multi-member constituency).
  • Sistem pemilihan umum distrik (single-member constituency).
Disamping kedua sistem pokok pemilihan umum tersebut diatas, ada pula sistem campuran sistem proporsional dengan sistem distrik.

Dalam persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum 1971 diintegrasikan pula dengan persiapan Sensus Penduduk tahun 1971. Sensus penduduk ini dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu pencacahan secara lengkap terhadap setiap penduduk dan pencacahan secara sampel terhadap penduduk yang bertempat tinggal dalam blok sensus. Kegiatan Sensus Penduduk dimulai dengan pembentukan blok sensus dan pendaftaran penduduk dari tanggal 5 Juni sampai dengan 1 Agustus 1970. Selanjutnya pelaksanaan sensus penduduk secara lengkap dimulai dari tanggal 6 September sampai dengan tanggal 24 September 1970. Dari hasil sensus penduduk yang diumumkan pada tanggal 24 September 1971 diperoleh jumlah penduduk untuk Kota Makassar adalah 434.766 jiwa.

Berdasarkan hasil sensus penduduk, diperoleh jumlah wajib pilih untuk Daerah Pemilihan Tingkat II Kotamadya Makassar adalah 210.629 wajib pilih. Dari jumlah wajib pilih, jumlah suara yang diperoleh untuk semua organisasi partai politik adalah 194.282. Jumlah anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang ditetapkan adalah 40 orang. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1971, maka susunan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Makassar masa bhakti 1971-1977 adalah :
1. Partai Katolik 1 orang
2. Partai Syarikat Indonesia 2 orang
3. Partai Nahdlatul Ulama 7 orang
4. Partai Muslimin Indonesia 3 orang
5. Golongan Karya 17 orang
6. Partai Kristen 1 orang
7. Murba - orang
8. Partai Nasional Indonesia - orang
9. Parta Islam Persatuan Tarbiyah Islam (PI.Perti) 1 orang
10. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia - orang

Untuk utusan Golongan ABRI yang diangkat sebanyak 8 orang. Pengangkatan ABRI dalam lembaga DPR/DPRD yang diangkat, diadakan tersendiri mengingat fungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial politik tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi dimungkinkan mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/ perwakilan rakyat.

Selanjutnya Anggota-anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Makassar yang terpilih dilantik oleh Kepala Pengadilan an. Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 31 Desember 1971. Adapun yang terpilih menjadi Ketua DPRD adalah Balasong,BA dan Wakil Ketua masing-masing H.M.Akib Ismail dan Benyamin Mattalitti.

Setelah pelaksanaan Pemilu 1971 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971, keluarlah Peraturan Pemerintah RI Nomor51 Tahun 1971 tanggal 1 September 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (LN Tahun 1971 Nomor 65; TLN Nomor 2970). Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah 51 Tahun 1971 disebutkan pula bahwa “Kotamadya Makassar sesudah diperluas Daerahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dirubah namanya menjadi Kotamadya Ujung Pandang”. Sejak saat itu Kotamadya Makassar berubah namanya menjadi Kotamadya Ujung Pandang.
Kota Makassar sebelum perluasan kota
Kota Makassar sebelum perluasan kota.
Dengan dasar Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1971, pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 1971 diadakan penyerahan desa beserta aparat desa dalam Risalah Serah Terima bertempat di Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan di Jln.Ahmad Yani, yang ditandatangani masing-masing Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gowa K.S.Mas'ud, Pd.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maros H.M.Kasim DM, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan H.M.Arsyad B, dan Pd.Walikota Kotamadya Ujung Pandang M.Dg.Patompo sebagai penerima. Berita acara ini merupakan lampiran Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 17 Nopember 1971 Nomor 369/XI/1971 tentang Penyerahan Fisik Kabupaten  Gowa, Pangkajene dan Kepulauan, dan Maros kepada Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang (KMM). Dengan demikian wilayah Kotamadya Makassar yang sebelumnya luasnya hanya 21 km² berobah menjadi 175,77 km².

Bertepatan pada saat dilakukan penyerahan fisik, terjadi aksi demonstrasi di Kecamatan Tamalate yang dilakukan oleh masyarakat dari Kabupaten Gowa yang tidak menyetujui batas wilayah yang diserahkan termasuk didalamnya antara lain Kompleks Makam Syekh Yusuf, Kompleks Makam Sultan Hasanuddin dan bekas Benteng Somba Opu. Dalam aksi tersebut beberapa orang memasuki kantor Kecamatan Tamalate, diantaranya adalah Andi Tjoneng Mallombasang,BA dan mencari camatnya yang pada waktu itu dijabat oleh H.B.M.Kasim, namun tidak ada ditempat, sehingga hanya diterima oleh Abbas Dg.Sikki, Kepala Tata Usaha Kecamatan Tamalate. Sebagian dari pengunjuk rasa mencabut patok tanda batas di depan SMA Negeri Sungguminasa (sepanjang batas Desa Mangasa), dan memindahkan di muka Kantor Kecamatan Tamalate sampai sepanjang Jln. Syekh Yusuf dan memasukkan Makam Syekh Yusuf kedalam wilayah Kabupaten Gowa. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Maros karena Lapangan Udara Mandai (Bandara Sultan Hasanuddin) dimasukkan dalam wilayah Kotamadya Daerah Ujung Pandang. Kemudian patok tanda batas yang terpasang dipindahkan sampai ke batas yang menjadi batas wilayah Kota Makassar sekarang.

Desa-desa dan kecamatan yang diserahkan termasuk bangunan kantor dan aparatnya, adalah:
  1. Kabupaten Gowa.
    1. Kecamatan Tamalate terdiri dari Desa Maccini Sombala, Mangasa, Rappocini, Jongaya dan Barombong.
    2. Kecamatan Persiapan Panakkukang terdiri dari Desa Tamangapa, Antang, Tello Baru, Panaikang, dan Karuwisi.
    Jumlah penduduk kesepuluh Desa ini adalah 89.578 jiwa (Pemilu 1971).
  2. Kabupaten Maros.
    Kecamatan Biringkanaya terdiri dari Desa Sudiang, Bulurokeng, Bira, Daya, dan Tamalanrea. Jumlah penduduk kelima Desa ini adalah 23.662 jiwa (Pemilu 1971).
  3. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
    Terdiri dari 3 Desa yaitu Baranglompo, Barangcaddi, dan Perjoangan Sau. Ketiga Desa ini dimasukkan kedalam Kecamatan Ujung Tanah. Desa Perjoangan Sau dirobah namanya menjadi Kodingareng sesuai nama sebelumnya. Jumlah penduduk ketiga Desa ini adalah 6.403 jiwa (Pemilu 1971).
Dengan masuknya 7 pulau dari Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan, maka jumlah pulau-pulau yang masuk dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang bertambah dari 3 menjadi 10 pulau, yaitu:
  • Wilayah Kecamatan Ujung Tanah, meliputi: Pulau Barang Lompo,Barang Caddi, Kodingareng, Bone Tambu, Lumu-lumu, Langkai, dan Lanjukan (pulau-pulau dari Kecamatan Pangkajene dan Kepulauan).
  • Wilayah Kecamatan Ujung Pandang, meliputi: Pulau Samalona, Lae-lae, dan Kayangan.
Desa-desa yang diserahkanterimakan itu, kemudian berubah statusnya menjadi Lingkungan sebagaimana istilah penggunaan tingkat pemerintahan Desa di ibukota Daerah Tingkat II. Dari penambahan Kecamatan dan Desa (Lingkungan) dari ketiga kabupaten itu, maka pembagian wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk Kotamadya Ujung Pandang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Keadaan Wilayah Kotamadya Ujung Pandang sebelum dan sesudah perluasan tahun 1971
Nomor Uraian Sebelum perubahan Sesudah perubahan
1 Kecamatan 8 wilayah 11 wilayah
2 Lingkungan 44 wilayah 62 wilayah
3 Rukun Kampung (RK) 261 wilayah 444 wilayah
4 Rukun Tetangga(RT) 2.520 wilayah 3.195 wilayah
5 Luas wilayah 2.100 HA 175.770 HA
6 Penduduk 434.766 orang*) 554.409 orang
Sumber: Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan (jumlah penduduk dikoreksi).
*) Sensus Penduduk 1971.

Nama-nama Kecamatan dan luas wilayahnya setelah perluasan wilayah Kotamadya Ujung Pandang tahun 1971, sebagai berikut :
Nomor Kecamatan Luas
1 Wajo 1,99 km2
2 Tallo 5,83 km2
3 Bontoala 2,10 km2
4 Ujung Pandang 2,63 km2
5 Mamajang 2,25 km2
6 Mariso 1,82 km2
7 Ujung Tanah 5,94 km2
8 Makassar 2,53 km2
9 Panakkukang (kecamatan persiapan) 41,19 km2
10 Tamalate 29,44 km2
11 Biringkanaya 80,06 km2

Didalam Berita Acara Serah Terima sarana fisik yang diserahkan dan menjadi kekayaan Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang dan juga merupakan sumber penerimaan keuangan daerah, adalah:
  1. Pasar Pa'Baeng-baeng, mulai dipakai tahun 1957.
  2. Pasar Ikan Barombong, mulai digunakan tahun 1968.
  3. Pembantaian kerbau.
    1. Maccini Sombala, terletak di Jln.Abdul Kadir dengan luas 788 m2 dan di Jln.Dg.Ngeppe dengan luas 877 m2 mulai digunakan tahun 1971.
    2. Karuwisi, terletak di Jln.A.P.Petta Rani dengan luas 2.022 m2, mulai digunakan tahun 1970.
    3. Mangasa, mulai digunakan tahun 1970.
  4. Pembantaian Babi di Maccini Sombala, mulai digunakan tahun 1969.
  5. Stasion Bemo Pa'Baeng-baeng, terletak di utara Jln.Kumala mulai digunakan tahun 1969.
  6. Pasar Sudiang dan Pasar Daya, masing-masing mulai digunakan tahun 1959.
Selain perluasan wilayah Kotmadya Ujung Pandang, dalam tahun 1971 itu juga, Walikotamadya Ujung Pandang mengadakan penyempurnaan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemeritah Kotamadya Ujung Pandang, yaitu perobahan dan penambahan unit kerja dalam Sekretariat Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, antara lain pemisahan Bahagian Pembukuan, Bahagian Perhitungan Anggaran dari Bahagian Perbendaharaan menjadi Bahagian penuh, sehingga urusan penataan administrasi keuangan Kotamadya Ujung Pandang ditangani oleh 3 (tiga) Bahagian yang berdiri sendiri-sendiri.

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan hiburan melalui sarana televisi yang telah dimulai sejak didirikannya Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Jakarta, dan mulai mengudara untuk pertama kalinya pada tanggal 24 Agustus 1962 dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games IV, disusul pula pembangunan stasion TVRI dibeberapa Ibukota Propinsi, maka atas prakarsa Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Ahmad Lamo, di Kota Ujung Pandang (Makassar) mulailah dibangun stasion TVRI Hitam Putih di Jln.Kakatua. Pembangunan stasion TVRI adalah atas kerjasama TVRI Stasion Ujung Pandang dan PT.Nasional Gobel serta Departemen Penerangan RI.

Pada tanggal 7 Desember 1972 Stasion TVRI Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya dengan siaran percobaan satu jam 3 (tiga) hari seminggu yang dapat diterima dalam Kota Ujung Pandang dan Sungguminasa. Pengelolaan dan pembiayaan opersional dibiayai oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan bersama Direktorat Jenderal TV-RI Departemen Penerangan RI. Pada tanggal 1 April 1974 pengelolaan siaran dan pembiayaannya diambil alih oleh TV-RI. Dengan adanya siaran televisi hitam putih di Uing Pandang, Walikota M.Dg.Patompo memberikan bantuan televisi 20" kepada masing-masing Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan dan pejabat-pejabat lainnya dalam lingkungan Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang.

Dibidang keuangan, penyelenggaraan keuangan Daerah sejak kemerdekaan RI sampai keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 belum pernah diadakan peraturan yang berhubungan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam tahun 1972 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Tahun 1972 Nomor 56; TLN 2993), kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah (LN Tahun 1973 Nomor 60) disusul kemudian Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1974 tentang Bentuk Contoh-contoh untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Peraturan inilah yang menjadi dasar keuangan Daerah dalam penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah, dan penyusunan perhitungan anggaran yang selama ini menggunakan peraturan keuangan Hindia Belanda. Pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, mulai digunakan pada Tahun Anggaran 1974/1975.

Pada tahun 1973 terjadi lagi perubahan susunan organisasi dan tatakerja Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 68 Tahun 1973 tanggal 17 April 1973 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Tingkat II. Disamping itu, Menteri Dalam Negeri RI juga mengeluarkan Keputusan Nomor 69 Tahun 1973 tanggal 17 April 1973 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Wilayah Kecamatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 68 tahun 1973, maka susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang yang dibentuk sejak tahun 1971 dirubah melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 155/S.Kep /A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Ujung Pandang. Susunan organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Ujung Pandang, adalah:
  1. Asisten I dan Asisten II.
  2. Sub Direktorat, terdiri dari :
  3. Sub Direktorat Pemerintahan, Sub Direktorat Ketertiban Umum, Sub Direktorat Pembangunan, Sub Direktorat Keuangan, Sub Direktorat Perekonomian, dan Sub Direktorat Kesejahteraan Rakyat. Tiap Sub Direktorat terbagi atas Seksi-seksi.
  4. Bagian-bagian, terdiri dari:
  5. Bagian Umum, Bagian Personalia, Bagian Hukum, dan Bagian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tiap Bagian terbagi atas Sub-sub Bagian.
  6. Sub Bagian, terdiri dari:
  7. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi, Sub Bagian Humas, dan Bendaharawan.

Dalam menjalankan pemerintahan, Walikota Kepala Daerah Ujung Pandang dibantu oleh beberapa unsur pelaksana di luar garis Sekretariat yang langsung bertanggungjawab kepada Walikota. Unsur pelaksana ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 155a/S.Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Tingkat II Kota Madya Ujung Pandang, yaitu:
  1. Dinas.
    1. Dinas Pekerjaan Umum.
    2. Dinas Tata Kota.
    3. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.
    4. Dinas Kesehatan Kota.
    5. Dinas Pendidikan Dasar.
    6. Dinas Perpajakan.
    7. Dinas Penghasilan Daerah.
    8. Dinas Pasar.
    9. Dinas Air Minum.
    10. Tiap Dinas terbagi atas Sub Dinas.
  2. Sub Direktorat.
    1. Sub Direktorat Khusus (Politik).
    2. Sub Inspektorat Daerah.
    3. Sub Direktorat Agraria.
    4. Sub Direktorat PMD.
    5. Kantor Urusan Perumahan.
    6. Kantor Catatan Sipil.
    7. Hansip Wanra.
Dinas Air Minum kemudian dijadikan Perusahaan Daerah Air Minum (PAM) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tanggal 20 Nopember 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 253/VI/1975 tanggal 13 Juni 1975.

Kantor-kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Ujung Pandang sebagaimana tersebut di atas tersebar pada beberapa tempat, yaitu:
  1. Jalan Balai Kota Nomor 11, berkantor : Sub Direktorat Pemerintahan, Sub Direktorat Keuangan, Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi, Sub Bagian Humas, Bendaharawan, Kantor Catatan Sipil, dan Sub Direktorat Khusus.
  2. Jalan Balai Kota Nomor 19, berkantor : Sub Direktorat Pemerintahan, dan Kantor Urusan Perumahan.
  3. Jalan Kerung-kerung (Kompleks THR), berkantor Dinas Penghasil Daerah.
  4. Jalan Rajawali, berkantor Bagian Personalia.
  5. Disudut sebelah utara-barat Lapangan Karebosi (bekas bangunan arena perjudian Lotto), berkantor : Kantor Sub Direktorat Kesejahteraan Rakyat, Sub Direktorat Ketertiban Umum, Sub Inspektorat Daerah, Sub Direktorat PMD, Sub Bagian Humas, Sub-sub Perlengkapan dan Urusan Luar.
  6. Kompleks Air Minum, berkantor Dinas Air Minum.
  7. Jalan Andi Pangerang Petta Rani, berkantor Sub Direktorat Agraria.
  8. Kompleks Maccini, berkantor : Sub Direktorat Pembangunan, Sub Direktorat Perekonomian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Perpajakan, dan barisan Pemadam Kebakaran.
  9. Jalan Hati Mulia, berkantor Hansip/Wanra.
  10. Pasar Sentral, berkantor Dinas Pasar.
  11. Jalan Gunung Lompobattang, berkantor Dinas Kesehatan Kota.

B. BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974.

Setelah H.M.Dg.Patompo ditunjuk sebagai pejabat Walikota Madya Makassar selama 3 tahun yaitu dari tanggal 18 Juni 1970 sampai 4 Juli 1973, maka ia dipercayakan kembali memangku jabatan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Makassar) yang definitif untuk periode kedua tahun 1973-1978. Dalam masa jabatan kedua itulah dua undang-undang yang disahkan oleh DPR RI yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok Pemerintahan di Daerah, disahkan pada tanggal 23 Juli 1974 pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, disahkan pada tanggal 6 Nopember 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 55) pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961. Lahirnya kedua undang-undang ini, membawa perubahan penting dalam penyelenggaraan otonomi Daerah.

Sebelum Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian ditetapkan, Pemerintah telah mengadakan pendaftaran ulang Pegawai Negeri Sipil dalam tahun anggaran 1973/1974 yang dimulai dari tanggal 1 Maret 1973. Pendaftaran ulang pegawai itu, disamping digunakan untuk mendapatkan data kepegawaian yang tepat dan dapat dipercaya, juga sebagai landasan pembinaan tata-usaha kepegawaian yang tertib dan teratur. Setiap pegawai nantinya akan diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Kartu Pegawai (Karpeg). Dari hasil pendaftaran pegawai yang dilaksanakan di Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, diperoleh jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebesar 11.576 orang dan Pegawai Negeri Sipil diperbantukan (PNS Dpb) sebesar 23.766 orang.

Usai pelaksanaan pendaftaran ulang pegawai, Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang mendapat formasi untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat II sebanyak 512 orang yang pengangkatannya diberlakukan mulai tanggal 1 Maret 1974. Pengangkatan pegawai organik diprioritaskan bagi Pegawai Harian Tetap (PHT) yang telah meningkat jumlahnya menjadi 588 orang sejak perluasan wilayah Kota Madya Ujung Pandang pada tahun 1971.

Berkaitan dengan adanya Instruksi Menteri Dalam RI Negeri Nomor 29 Tahun 1966 tentang penundaan realisasi Pembentukan Desapraja, maka sambil menunggu Undang-undang Pemerintahan Desa yang baru, pada tanggal 4 sampai tanggal 6 Juni 1973 di Ujung Pandang diadakan rapat kerja Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan dengan para Bupati dan Walikota Kepala Daerah se Sulawesi Selatan untuk menetapkan kembali mengenai pemerintahan Desa. Desa-desa gaya baru yang sudah dibentuk di Sulawesi Selatan ditingkatkan menjadi Desa yang tetap berstatus administratif serta diadakan penyempurnaan aparat/ perangkat pemerintahan Desa dengan menempatkan Kepala Desa sebagai aparat wilayah administratif dan penggunaan istilah Lingkungan pada wilayah kota (urban) yang dikepalai oleh Kepala Lingkungan dan Kampung pada wilayah Desa (rural) yang dikepalai oleh Kepala Kampung. Berdasarkan hasil rapat tersebut keluarlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan, tanggal 11 September 1973 Nomor 309/IX/1973, tentang Pemerintahan Desa di Daerah Sulawesi Selatan. Dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa "Desa adalah suatu kesatuan wilayah Pemerintahan terendah tingkatannya dalam hierarchie administratif berada di dalam Daerah Otonom tingkat II. Jumlah Desa di Sulawesi Selatan sampai dengan keluarnya surat keputusan Gubernur adalah 1.170 Desa. Selanjutnya jumlah Desa ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 379 Tahun 1977 tanggal 12 Nopember 1977 tentang Penetapan Jumlah Desa di Seluruh Indonesia untuk Tahun 1978.

Keadaan Desa dan pemerintahan desa tersebut adalah sebagai akibat pewarisan dari undang-undang lama, yang mengatur Desa, yaitu Inlandsche Gemeente Ordonnantie (Stbl 1906 Nomor 681) yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (Stbl 1938 Nomor 490 jo. Stbl 1938 Nomor 681) yang berlaku untuk di luar Jawa dan Madura, yang tidak mengatur pemerintahan Desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah kemajuan, sehingga Desa dan pemerintahannya mempunyai bentuk dan corak beraneka ragam, masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri.

Untuk menggantikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah yang dicabut dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, yang dalam pasal 2 jo Lampiran III dinyatakan tidak berlaku mulai pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku, yang selanjutnya dalam TAP MPR Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXI/MPRS/66 tentang Pemberian Otonomi seluas-luasnya kepada Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi karena materinya sudah tertampung dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, maka berdasarkan hal tersebut, Pemerintah menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang disampaikan dengan Amanat Presiden tanggal 30 April 1974, dan menarik kembali 3 (tiga) Rancangan Undang-undang yang telah disampaikan sebelumnya yaitu Rancangan Undang-undang tentang Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Rancangan Undang-undang tentang Daerah Swatantra, dan Rancangan Undang-undang tentang Dekonsentrasi, karena ketiga rancangan itu materinya sudah tertampung di dalam Rancangan Undang-undang yang diajukan itu. Penjelasan Rancangan Undang-undang kemudian disampaikan oleh Menteri Ad Interim Sudharmono,SH pada tanggal 20 Mei 1974.

Setelah melalui pembahasan selama 44 hari, pada tanggal 2 Juli 1974 pada acara Pembicaraan Tingkat IV (pengesahan) Rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada tahap berikutnya yaitu pada tanggal 23 Juli 1974 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemeritahan di Daerah, ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037. Dengan ditetapkannya Undang-undang tentang Pemerintahan di Daerah, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tidak berlaku lagi, yang membuka lembaran sejarah baru perkembangan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Di dalam pembahasan Rancangan Undang-undang itu, DPR RI meminta kepada Pemerintah agar segera mengajukan ke DPR RI Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Desa dan Rancangan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah untuk dibahas, karena Pemerintahan Desa dibeberapa Daerah-daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah atau dengan Keputusan Gubernur seperti yang terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan ditetapkannya Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan di Daerah, maka yang belum diganti adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84). Undang-undang pemerintahan desa baru dapat ditetapkan pada tanggal 1 Desember 1979 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153). Untuk Perimbangan keuangan Daerah, penghasilan yang diperoleh Negara dari Daerah sangat besar, tapi kurang berimbang dengan pengembaliannya dalam sumbangan Pembangunan.

Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang ditetapkan itu, mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan : a. Asas desentralisasi. b. Asas dekonsentrasi. c. Asas pembantuan (medebewind).

Daerah-daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi disebut Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dengan meletakkan titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II. Sedang wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi disebut Wilayah Administratif.

Prinsip-prinsip pokok Otonomi Daerah diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dekonsentrasi, sebagaimana digariskan dalam TAP-MPR Nomor IV/MPR/1973 Bab IV.

Dalam masa-masa persiapan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 itu, dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI tanggal 15 Agustus 1974, bahwa untuk memberikan dorongan yang lebih besar kepada daerah dalam ikut serta mensukseskan pembangunan nasional serta memajukan daerahnya Pemerintah telah menetapkan 25 Kabupaten/Kotamadya yang dinilai telah dapat mencapai hasil karya tertinggi dalam melaksanakan setiap Repelita (1969-1974). Tanda penghargaan yang diserhkan kepada daerah adalah piagam yang bernama “Parasamya Purnakarya Nugraha”. Termasuk yang mendapatkan piagam adalah Kotamadya Ujung Pandang. Selanjutnya pada tanggal 2 September 1974 piagam tersebut diserahkan oleh Menteri Perindustrian RI M.Yusuf dalam suatu upacara di Stadion Mattoanging dihadiri oleh semua lapisan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pawai barisan dengan start dari Stadion Mattoanging melewati Pantai Losari menuju lapangan Karebosi.

Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, oleh Menteri Dalam Negeri RI mengeluarkan Istruksi Nomor 26 Tahun 1974 tanggal 1 Oktober 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Instruksi ini ditujukan kepada semua Gubernur Kepala Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, yang antara lain adalah petunjuk dalam masa peralihan serta petunjuk mengenai sebutan bagi Wilayah/ Daerah, Kepala Wilayah/ Daerah dan Sekretaris Daerah, termasuk sebutan bagi satuan Pagar Praja yang diganti menjadi Polisi Pamong Praja. Dengan adanya ketentuan itu, sebutan Wilayah Kotamadya/Daerah Tingkat II Ujung Pandang disatukan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dan sebutan Kepala Wilayah Kotamadya dan an Kepala Daerah Tingkat II disatukan menjadi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Jabatan Sekretaris Daerah tidak lagi dirangkap dengan jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang dijalankan sebelumnya. Untuk itu, pada tanggal 1 Nopember 1974 jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Ujung Pandang yang dirangkap oleh Drs.H.Moehammad Said diserahkanterimakan kepada Drs.Abd.Kadir Abdullah sebagai pejabat sementara yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian DPR pada Sekretariat Kotamadya Ujung Pandang. Selanjutnya, sambil menunggu pedoman susunan organisasi Sekretariat Daerah yang baru, maka jabatan Sekretaris Daerah Kotamadya Ujung Pandang yang telah dijabat oleh Drs.H.Moehammad Said dilantik kembali menjadi Sekretaris Kotamadya/ Daerah Tingkat II Ujung Pandang pada tanggal 15 Nopember 1975 sesuai dengan maksud Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 1974 tanggal 1 Oktober 1974. Untuk sementara waktu Struktur organisasi dan tatakerja Sekretariat tetap dijalankan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 155/S.Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973.

Setelah Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian ditetapkan dan disahkan pada tanggal 6 Nopember 1974 dan sehubungan pula dengan selesainya pendaftaran ulang pegawai serta pengisian formasi pegawai yang tersedia dan adanya mutasi pegawai dari luar Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, maka dalam tahun 1975 Kotamadya Ujung Pandang mengalami kenaikan pegawai sebesar 1.580 orang selama 10 tahun terakhir, sebagaimana terlihat dibawah ini.
a. Jumlah pegawai pada tahun 1965.
- Pegawai Organik............... 1.655 orang
- Pegawai Harian................ 29 orang
- Pegawai Honor................. 15 orang
Jumlah.......................... 1.699 orang
b. Jumlah pegawai pada tahun 1975.
- Pegawai Organik .............. 2,435 orang
- Pegawai Harian................ 588 orang
- Pegawai Honor................. 256 orang
Jumlah.......................... 3.279 orang

Selain dari itu, Guru-guru SD yang berada di bawah pengawasan dan pengaturan langsung Pemerintah Daerah yang pada tahun 1965 guru yang ada hanya 1.122 orang, meningkat menjadi 1.814 orang dalam tahun 1975.

Pemerintah Kotamadya juga mempekerjakan/ mengangkat Pegawai Harian Tetap (PHT) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) termasuk Pegawai Honor, Pengangkatan Pegawai Harian Tetap dan Pegawai Harian Lepas tersebut diatas didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Than 1954 tentang Pekerja Pemerintah. Pekerja menurut peraturan ini adalah mereka yang, terutama berhubung dengan kubutuhan akan tenaga jasmani dan/atau ketangkasan mereka dalam sesuatu jenis pertukangan, diterima untuk dipekerjakan untuk waktu tidak terbatas pada pelbagai usaha Pemerintah dan yang diberi upah tidak menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Pegawai Negeri, sedangkan pengeluaran-pengeluaran guna membayar upah termasuk dalam biaya usaha-usaha Pemerintah tersebut dan dibebankan atas anggaran belanja Negara. Pengangkatan Pegawai Harian Lepas diberi pekerjaan untuk menangani tugas-tugas dibidang kebersihan, keindahan kota dan lain-lain dengan upah per-hari sebesar Rp. 50,-. Pada akhir tahun 1975 jumlah Pegawai Harian Tetap dan Pegawai Harian Lepas meningkat menjadi 1.479 orang. Peningkatan ini disebabkan karena adanya program Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kebersihan kota.

Peraturan di bidang keuangan Daerah juga mengalami perobahan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1972 Tahun 1956) dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 60), mengingat kedua peraturan tersebut bersumber dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1972 dan Nomor 48 Tahun 1973 adalah:
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Tahun 1975 Nomor 5).
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6).
Isi kedua Peraturan Pemerintah tersebut pada umumnya diambil dari Provincie-ordonnantie Staatsblad 1924 Nomor 78 dan Begrootings Rekenings Beheersvoorschriften Staatsblad 1936 Nomor 432.

Sesuai Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1974.

Seiring dengan peningkatan tertib administrasi keuangan dan dalam rangka keterpaduan pembinaan keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah, dilakukan pengumpulan data-data penerimaan sumber-sumber penghasilan Propinsi dan Kotamadya/ Kabupaten tahun 1967 untuk menjadi bahan dalam menentukan kebijaksanaan Pemerintah Pusat yaitu memisahkan kewenangan pungutan asli Propinsi dan Kabupaten/ Kotamadya. Sehubungan dengan itu keluar Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 perihal Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Pada waktu itu di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang semua pajak dan retribusi Daerah dikelola oleh beberapa Bahagian yaitu: Bahagian Pajak, Bahagian Pasar, Bahagian Stasion Bus, Bahagian Pelelangan Ikan, dan THR.

Tiga tahun kemudian keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor KUPD 7/18/15-161 tanggal 11 September 1978 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II. Dengan adanya ketentuan tersebut diadakanlah rapat kerja koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Tingkat II pada tanggal 29 sampai 31 Januari 1979 di Ujung Pandang diikuti oleh Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Irian Jaya dalam usaha penertiban dan peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor KUPD 7/36/17 tanggal 28 Nopember 1977 ditegaskan bahwa Kepala Dinas Pendapatan mengadakan koordinasi, pungutan Daerah yang dikelola oleh Dinas-dinas otonom dan Lembaga-lembaga di Daerah Tingkat II. Disamping itu Menteri Dalam Negeri juga menetapkan bentuk dan warna Pakaian Dinas Pendapatan Daerah yaitu warna baju kuning keputih-putihan dan warna celana coklat kehitam-hitaman sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor KUPD 7/15/46-149 tanggal 16 Agustus 1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II, dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 5 Januari 1980 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. (Lembaran Daerah Nomor  6 Tahun 1980, Seri D Nomor 5, tanggal 27 Juni 1980) dengan melebur Bahagian Pajak, Bahagian Pasar, Bahagian Stasion Bus, Bahagian Pelelangan Ikan kedalam Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, sedangkan THR dijadikan Perusahaan Daerah Taman Hiburan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi daerah bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II, beberapa urusan yang menjadi urusan Daerah Tingkat I diserahkan kepada Daerah Tingkat II untuk menjadi urusan rumah tangganya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tanggal 27 Juli 1976 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan Dari Daerah Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 363 Tahun 1977 tanggal 4 Nopember 1977, tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, serta petunjuk pelaksanaan pembentukan tiap-tiap Dinas untuk menyeragamkan organisasi Dinas Daerah.

Urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, baik yang telah diserahkan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda (tahun 1906 dan 1938), maupun yang diserahkan pada waktu pembentukan Daerah Tingkat II Makassar atau berdasarkan Undang-undang NIT yang secara defacto telah dilaksanakan, namun secara formil belum. Adapun urusan-urusan yang telah diserahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969, adalah sebagai berikut:
  1. Urusan Pekerjaan Umum.
    1. Kebersihan (sejak tahun 1906).
    2. Pemakaman (sejak tahun 1906).
    3. Selokan, air limbah (sejak tahun 1906).
    4. Jamban, tinja (sejak tahun 1906).
    5. Pemadam Api (sejak tahun 1906).
    6. Tata Kota (sejak tahun 1906).
    7. Bangunan (sejak tahun 1906).
    8. Perbaikan Kampung (sejak tahun 1906).
    9. Sempadan, izin membangun (sejak tahun 1906).
  2. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan (sejak tahun 1906 dan UU No. 12/1969).
  3. Urusan Kesehatan (sejak tahun 1906 dan UU No. 12/1969).
  4. Urusan Pertanian (UU No. 12/1969).
  5. Urusan Perikanan (UU No. 12/1969).
  6. Urusan Peternakan (UU No. 12/1969).
  7. Urusan Pemerintahan Umum (UU No. 6/1959 jo. PP No. 50/1963.

Disamping urusan-urusan itu, dalam tahun 1975 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang diserahkan pula satu jenis pajak yaitu Pajak Penerangan Jalan yang digunakan untuk membiayai penerangan jalan umum. Penyerahan Pajak Penerangan Jalan tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 30 September 1975 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1976 Seri A Nomor 1 tanggal 11 Juli 1976).

Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I yang selanjutnya dikembangkan kepada Daerah Tingkat II, dimana sejak tahun 1969 sudah dibentuk suatu badan yang menangani pengembangan pariwisata di Sulawesi Selatan yaitu Badan Pengembangan Pariwisata Daerah (BAPPARDA. Badan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 64A/III/1969 tanggal 1 Maret 1969 yang merupakan permulaan dari pengembangan pariwisata di Sulawesi Selatan, namun masih bersifat konsultatif Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 56/GSS/BP-M/1973 tanggal 2 Juni 1973 ditetapkan Kepala dan Sekretaris Urusan Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan. Penetapan ini pada hakekatnya merupakan pembentukan Urusan Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan sebagai persiapan menuju pembentukan Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan sejalan dengan pendapat dan pendapat serta keinginan DPRD Tingkat I. Penetapan ini bertepatan dengan persiapan-persiapan menghadapi Konperensi PATA di Indonesia dan persiapan-persiapan penerimaan Pata Delegates Tahun 1974. Sesuai dengan itu, maka Direktur Jenderal Pariwisata, atas permintaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam suratnya tanggal 18 Agustus 1975 Nomor 29/UP/VIII/75, telah menunjuk PT.Idacipta (IDC) Jakarta untuk mengadakan study penyusunan Rencana Induk Pariwisata Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil studi itu, maka Direktur Jenderal Pariwisata pada bulan Nopember 1976 menetapkan Rencana Induk Pariwisata Sulawesi Selatan yang dibagi dalam 6 (enam) daerah tujuan wisata (DTW). Untuk daerah tujuan wisata (DTW) Makassar meliputi Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Gowa, Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng, dengan pusat pengembangan pariwisata adalah Ujung Pandang. Prioritas pertama untuk dikembangkan adalah DTW Makassar dan DTW Entalu (Enrekang, Tator, Luwu). DTW Makassar dengan pusat pengembangan Pariwisata (PPP) Ujung Pandang, diprioritaskan mengingat bahwa Kota Ujung Pandang dengan penduduk 596.876 jiwa (tahun 1976) memiliki banyak fasilitas perkotaan antara lain pertokoan, sarana hiburan dan rekreasi, bangunan bersejarah, serta memiliki pelabuhan udara dan pelabuhan laut sebagai tempat transit, akan dikembangkan untuk kebutuhan businestourist, pleasure tourist, dan urban tourist.

Penyerahan urusan di bidang kepariwisataan kepada Daerah dikemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1979 tanggal 13 Agustus 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat I, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat 12 urusan yang diserahkan, sebagai berikut:
  1. Urusan obyek Wisata.
  2. Urusan Pramuwisata.
  3. Urusan Losmen.
  4. Urusan Penginapan Remaja.
  5. Urusan Pondok Wisata.
  6. Urusan Perkemahan.
  7. Urusan Rumah Makan.
  8. Urusan Bar.
  9. Urusan Mandala Wisata.
  10. Urusan Kawasan Pariwisata.
  11. Urusan Rekreasi dan Hiburan Umum.
  12. Urusan Pariwisata Daerah.
Penyerahan Urusan Parisata kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang baru dapat direalisasi pada tahun 1990 melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1990 Seri D Nomor 4) tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Dalam kedudukan Kepala Daerah sebagai alat pemerintah pusat (Walikotamadya), telah dipertegas bahwa Walikotamadya sebagai sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal dan administrator pembangunan di Daerah, maka dengan itu Kepala Daerah turut bertanggungjawab atas kelancaran proyek-proyek dan kegiatan di daerahnya masing-masing. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah dibentuklah suatu badan alat perencana Daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (Bakopda) yang disusul dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 142 Tahun 1974 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan dasar tersebut Bappeda Kotamadya Ujung Pandang dibentuk dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 222/S.Kep/E/I/d/80 tanggal 7 Nopember 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Bappeda diberi wewenang untuk mengkoordinasikan semua kegiatan perencanaan di dalam lingkungan masing-masing daerah, baik yang dilakukan oleh insansi-instansi otonom pada Daerah-daerah Tingkat I dan Tingkat II maupun yang dilakukan oleh instansi-instansi vertikal. Sebagai Ketuanya yang pertama adalah Kencana Sebayang,SH.

Penyerahan Mobil Pemilu 1977 kepada Camat-camat Kota Ujung Pandang
Penyerahan Mobil Pemilu 1977 kepada
Camat-camat Kota Ujung Pandang oleh
Drs.H.Moehammad Said

Memasuki tahun 1977 sebagai pelaksanaan Pemilihan Umum yang ketiga, terdapat perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 24 Nopember 1982 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat (LN Tahun 1975 Nomor 38; TLN Nomor 3063). Perubahan tersebut didasarkan atas pengalaman dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 1971 serta TAP MPR-RI Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan TAP MPR-RI Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. Sejak pemerintah melemparkan gagasan penyederhanaan partai-partai dengan mengadakan pengelompokan partai pada tahun 1971, maka Pemilihan Umum 1977 hanya diikuti oleh 2 Partai Politik dan satu Golongan Karya. Pengelompokan partai ini menganur sistem dwi-partai. Adapun partai-partai yang dikelompokkan terdiri dari dua, yaitu kelompok partai-partai Islam , yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Mengenai prinsip yang dijalankan dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 adalah prinsip sistem daftar yang dalam Undang-undang dinyatakan sebagai pengakuan terhadap stelsel organisasi atau kedaulatan organisasi yang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui pemilihan umum.

Dari hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 jumlah suara yang sah untuk Daerah Pemilihan Tingkat II Ujung Pandang adalah 276.502 dari wajib pilih 312.291 orang. Jumlah anggota DPRD II Kotamadya Ujung Pandang yang ditetapkan adalah 45 orang termasuk utusan ABRI sebanyak 9 orang. Berdasarkan hasil perhitungan suara, diperoleh susunan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang masa bhakti 1977-1982 sebagai berikut: Golkar 20, orang PPP 13, orang PDI 1 orang, ABRI 6 orang. Pada pemilihan pimpinan DPRD, yang terpilih menjadi Ketua DPRD adalah Letkol Inf.H.Hody dan Wakil Ketua masing-masing A.Rasyid Amir dan Balasong.

Anggota DPRD yang telah dilantik tersebut selanjutnya akan memilih calon Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang periode 1977-1982 berdasarkan ketentuan baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam Proses pemilihan calon Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri RI mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Daerah.

Dibidang pemerintahan Desa, dengan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan, Nomor 757/XI/1977, pengresmian Desa-desa dalam wilayah Kabupaten/ Kotamadya se Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebanyak 1.160 Desa, termasuk jumlah lingkungan di Ujung Pandang sebanyak 62 Lingkungan setingkat Desa.

Dalam tahun 1978 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130 Tahun 1978 tanggal 11 Agustus 1978, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II. Dengan dasar tersebut Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 155/S.Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 dirubah dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan pedoman Menteri Dalam Negeri RI tersebut di atas, yang dalam penetapannya Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dipisah dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, sebagai berikut:
  • Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1979, tanggal 14 April 1979, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1979, Seri D Nomor 1, tanggal 21 Mei 1979. Terdiri dari 8 Bagian, 30 Sub Bagian.
  • Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 7 Tahun 1979, tanggal 14 April 1979, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1979, Seri D Nomor 2, tanggal 21 Mei 1979). Terdiri dari 1 Sekretaris DPRD, 3 Sub Bagian.